(Taiwan, ROC) —- Forum bertajuk  2025 Human Rights in Asia: A Multi-Generational Dialogue, “Understanding the Current State of Human Rights In The Changing World Order”, berlangsung di GIS Convention Center yang bertempat di Universitas Nasional Taiwan pada Selasa (15/7).

Forum di hadiri peserta berkisar 50 perwakilan pemuda berusia 18 hingga 29 tahun dari negara-negara yang memiliki pemikiran serupa dengan Taiwan, yang juga menjadi salah satu sesi khusus dari Program Kepemimpinan Pemuda Asia 2025.

Beberapa tokoh penting hadir dalam pertemuan di hari ini, meliputi  Ketua Taiwan-Asian Exchange Foundation (TAEF) Michael Hsiao (蕭新煌),  Ketua Pelaksana TAEF Alan Hao (楊昊), Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Wang Yu-ling ( 王幼玲), Kepala Kantor Taiwan - Pusat Nilai-Nilai Eropa untuk Kebijakan Keamanan Marcin Jerzewski, Peneliti Institut Penelitian untuk Demokrasi, Masyarakat, dan Teknologi Emerging (DSET) Lai You-hao (賴又豪), Wakil Presiden Yayasan Demokrasi Taiwan Lu Yeh-chung (盧業中),  Direktur Nasional Amnesty International Taiwan Chiu E-ling (邱伊翎), Direktur Eksekutif, Kemitraan Strategis Pemuda ASEAN-Australia (Malaysia) Paul Sigar, dan Mahasiswa Magister asal Vietnam yang kini studi di Universitas Padova Italia Thi Hoai Anh Le.

Forum tahun ini secara mendalam mengeksplorasi berbagai tantangan dalam situasi internasional yang sedang berubah secara dramatis, termasuk perluasan otoritarianisme, penyebaran informasi palsu, penguatan pengawasan digital, serta melemahnya fungsi organisasi internasional.

Fenomena-fenomena ini telah menggoyang landasan sistem perlindungan hak asasi manusia tradisional. Menghadapi tantangan tersebut, kaum pemuda di kawasan Asia Pasifik secara aktif mempertahankan dan membentuk kembali nilai-nilai hak asasi manusia melalui aksi akar rumput, koneksi sosial, dan advokasi lintas negara, sehingga menjadi kekuatan penting yang tidak dapat diabaikan dalam masyarakat demokratis.

Ketua TAEF, Michael Hsiao, dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan atas kesempatan untuk mengumpulkan semua pihak yang peduli terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa demokrasi bukanlah sebuah entitas yang statis. Sebaliknya, ia adalah suatu sistem yang dapat berkembang atau menyusut seiring dengan dinamika sosial dan politik.

TAEF berharap bahwa forum yang diselenggarakan hari ini tidak hanya menjadi ajang diskusi mengenai hak asasi manusia dan demokrasi, tetapi juga sebagai platform bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan demokrasi di tingkat global.

Melalui kolaborasi dan partisipasi yang konstruktif, diharapkan para peserta dapat mengembangkan wawasan serta strategi yang inovatif untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di seluruh dunia.

Dengan semangat ini, TAEF mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, di mana nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dapat ditegakkan dan diperjuangkan secara berkelanjutan.

Dalam keynote speech yang disampaikan oleh Marcin Jerzewski, peserta diajak untuk secara kritis merenungkan perkembangan demokrasi dan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Diagram yang dipresentasikan menunjukkan bahwa beberapa negara di Eropa dan Asia, termasuk Korea Selatan dan Filipina, mengalami kemunduran signifikan dalam aspek demokrasi dan perlindungan HAM pada tahun 2024.

Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kawasan tersebut, di Amerika Serikat pun terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan penurunan dalam pemenuhan standar HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara dalam mempertahankan nilai-nilai fundamental yang seharusnya menjadi landasan masyarakat yang demokratis.

Menanggapi pertanyaan Ali, peserta forum dari Indonesia, sangat penting bagi pemimpin dan aktivis muda untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, terutama yang bersifat formal, guna menyampaikan inspirasi dan harapan mereka. Setiap negara memiliki sistem demokrasi yang unik, sehingga pendekatan yang diambil harus disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing.

Aktivisme yang efektif tidak hanya bergantung pada partisipasi dalam forum-forum resmi, tetapi juga pada kemampuan untuk menyuarakan pandangan, saran, dan pendapat secara konstruktif. Melalui keterlibatan yang lebih aktif, pemimpin dan aktivis muda dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penting bagi generasi muda untuk memanfaatkan berbagai platform yang ada, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk memperkuat suara mereka. Ini akan membantu menciptakan dialog yang lebih terbuka dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang relevan, serta mendorong perubahan positif dalam sistem demokrasi di masing-masing negara.

Amnesty International menyampaikan  bahwa dalam konteks menurunnya HAM dan demokrasi di seluruh dunia, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di Amerika Serikat, terutama di bawah kepemimpinan Trump yang cenderung anti-imigran, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap situasi HAM dan demokrasi global. Kebijakan tersebut tidak hanya mempengaruhi dinamika domestik, tetapi juga menciptakan efek riak yang meluas hingga ke negara-negara lain.

Sementara itu, kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan media sosial telah membawa perubahan yang kompleks. Di satu sisi, teknologi ini memberikan akses instan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, memungkinkan pertukaran ide yang lebih cepat dan luas. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menghadirkan tantangan serius, termasuk penyebaran informasi palsu yang dapat dengan cepat menyebar tanpa kendali.

Dari perspektif Malaysia, perkembangan media sosial memberikan peluang yang signifikan bagi pemimpin dan generasi muda untuk terlibat aktif dalam isu-isu HAM dan demokrasi. Namun, pemerintah Malaysia juga mengambil langkah-langkah sebagai pengarah dengan menerapkan mekanisme dan peraturan pengendalian yang ketat. 

Di lain pihak, ada lebih dari 80% masyarakat Australia mendukung hukum pemerintah yang melarang pengelolaan media sosial bagi warga di bawah usia 16 tahun, menunjukkan perhatian terhadap perlindungan anak di era digital.

Sementara itu, di Vietnam, perkembangan teknologi, ditambah dengan situasi pandemi selama dua hingga tiga tahun terakhir, telah mendorong pemerintah untuk menyediakan saluran online yang memungkinkan kaum muda menyampaikan pendapat dan saran mereka. 

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Vietnam bahkan telah merangkum masukan-masukan tersebut, menunjukkan upaya untuk mendengarkan suara generasi muda dan menerapkan feedback dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua negara ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam pengelolaan media sosial dan kebebasan berekspresi, terdapat juga peluang untuk memperkuat partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif. Penting bagi pemerintah untuk menemukan keseimbangan antara pengaturan yang diperlukan dan ruang bagi kebebasan berpendapat, agar dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.