(Taiwan, ROC) Musibah kapal nelayan RRT terbalik, Ditjen Keamanan Laut dan Pantai bersama pihak RRT telah bernegosiasi sebanyak 15 kali, akan tetapi masih belum mendapat musyawarah, pihak RRT saat ini sudah kembali ke negaranya.

Saat memberikan laporan dalam sidang interpelasi Komite Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif, Menteri Dewan Urusan Kelautan, Kuan Bi-ling (管碧玲) pada hari Rabu ini (13/3) menyampaikan, berkaitan dengan uang simpati dan jasad sudah kembali ke negara asal, pihaknya sangat mengharapkan secepatnya ditangani secara manusiawi, menunjukkan rasa simpati kepada pihak keluarga korban, pihaknya mengutamakan kemanusiaan, ini menjadi negosiasi untuk ke-15 kalinya, proses negosiasi ini lebih terlihat jelas ada kesepakatan.

Menteri Dewan Urusan Kelautan, Kuan Bi-ling mengatakan, “Beberapa bagian seperti fakta kebenaran, tanggung jawab memerlukan waktu untuk aparat keadilan mengklarifikasi, perlu menunggu beberapa waktu untuk proses yudisial, baru bisa menyelesaikannya, maka kedua cakupan utama ini, sangat mengharapkan agar memprioritaskan penanganan secara manusiawi bisa menjadi kesepakatan untuk penanganan kasus ini.”

Kuan Bi-ling mengatakan, kejadian kasus ini, dia merasa sangat menyesal dan sedih, maka berharap rasa kemanusiaan diutamakan untuk memperoleh kesepakatan, ini merupakan bagian terpenting bagi keluarga korban, termasuk Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) dan Ditjen Keamanan Laut dan Pantai sedang mengupayakannya.

Berkaitan dengan 3 kapal nelayan RRT pada tanggal 6 Maret 2024 memasuki perairan dekat lepas pantai Miaoli secara ilegal, hanya berjarak 6 mil laut dari pulau Taiwan, Menteri Dewan Urusan Kelautan, Kuan Bi-ling mengatakan, kerap kali petugas penjaga pantai saat menghadapi ombak besar, maka akan menggunakan kapal besar, setelah kapal tiba, kapal tersebut sudah meninggalkan lokasi.

Kuan Bi-ling mengemukakan, tahun ini hingga kemarin terdata, Ditjen Keamanan Laut dan Pantai telah mengusir kapal nelayan yang memasuki perairan secara ilegal sebanyak 349 kapal, menghadapi kapal nelayan yang memasuki perbatasan secara ilegal, kami terus berupaya optimal untuk melakukan penegakan hukum.

Ketika ombak laut kencang, ada beberapa kapal lintas selat perlu bersandar, Ditjen Keamanan Laut dan Pantai memiliki SOP penanganannya. Kuan Bi-ling mengatakan, “kasus pencarian kapal di perairan Miaoli menarik perhatian masyarakat, petugas penjaga pantai memonitor situasi melalui sistem pemantauan, menghadapi ombak laut yang kencang, diganti dengan kapal besar, lalu sudah terlambat dan tidak keburu lagi, ada kalanya situasi demikian dapat terjadi, tetapi petugas penjaga pantai sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga perbatasan wilayah laut.”

Kuan Bi-ling menambahkan, tahun ini menyerahkan 29 kapal baru, setiap tahun mengupayakan agar pembuatan kapal militer baru dipercepat, semenjak ia menjabat, juga mengupayakan dana anggaran senilai NT$ 9 milyar, yang dialokasikan untuk perbaikan kapal yang ada.

Untuk tahun ini, ada belasan milyar dolar yang dialokasikan untuk perbaikan kapal dan pembuatan kapal baru, dalam hal ini pihaknya akan terus mengupayakannya.