(Taiwan, ROC) -- Tentara Thailand dan Kamboja terlibat bentrokan sengit di perbatasan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant Kongsiri pada Kamis (24/7) menyatakan bahwa telah terjadi pertempuran di sedikitnya enam wilayah. Sementara itu, pejabat utama Kamboja di Provinsi Oddar Meanchey, Jenderal Khov Ly pada hari ini (25/7) juga menyebutkan bahwa pertempuran kembali pecah pada pagi hari di dekat Kuil Ta Muen Thom. Hingga berita ini dirilis, bentrokan antara Thailand dan Kamboja ini telah menyebabkan sedikitnya 14 orang tewas. Menanggapi hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar kedua pihak melakukan dialog damai. 

Menurut laporan Associated Press (AP), Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand menyatakan bahwa 1 prajurit Thailand dan 13 warga sipil tewas, sementara 14 tentara dan 32 warga sipil lainnya terluka. Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Somsak Thepsuthin mengecam serangan Kamboja terhadap warga sipil dan rumah sakit, serta menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa.

Somsak juga menyatakan bahwa Thailand mendesak Kamboja untuk segera menghentikan tindakan kejahatan perang dan kembali menghormati prinsip hidup berdampingan secara damai.

Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai memperkirakan bahwa konflik ini berdampak pada empat provinsi. Kementerian Dalam Negeri telah menerima perintah untuk mengevakuasi warga yang tinggal dalam radius setidaknya 50 kilometer dari perbatasan.

Kamboja juga terdampak berat akibat konflik ini. Jenderal Khov Ly menyatakan bahwa pertempuran pada Kamis (24/7) kemarin setidaknya telah menyebabkan 4 warga sipil terluka, dan lebih dari 4.000 orang telah dievakuasi dari desa-desa perbatasan ke pusat-pusat evakuasi.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata mengemukakan bahwa pengerahan pasukan bersenjata oleh Kamboja bertujuan untuk mempertahankan wilayah dari ancaman. Dirinya menegaskan bahwa serangan Kamboja difokuskan pada sasaran-sasaran militer, bukan tempat yang lain.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, telah mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB untuk meminta diadakannya pertemuan darurat guna “menghentikan agresi Thailand”. Dewan Keamanan dijadwalkan menggelar pertemuan darurat tertutup pada Jumat (25/7) di New York.

Menanggapi konflik ini, Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal António Guterres mendesak Thailand dan Kamboja untuk “menahan diri semaksimal mungkin dan menyelesaikan masalah melalui dialog.”