(Taiwan, ROC) -- Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada hari ini (1/8) mengumumkan regulasi khusus untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, serta keamanan nasional dan kehidupan masyarakat dalam menanggapi situasi internasional. Pasal 3 dalam regulasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa akan memberikan bantuan tunai sebesar NT$10.000 per orang. Namun, Juru Bicara Yuan Eksekutif Michelle Lee (李慧芝) kemarin (31/7) menyebutkan bahwa pemerintah di kemudian hari perlu mempertimbangkan untuk mengajukan penafsiran konstitusi pada waktu yang tepat.

Yuan Legislatif baru-baru ini telah mengesahkan dalam pembacaan ketiga regulasi khusus untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, serta keamanan nasional dan kehidupan masyarakat dalam menanggapi situasi internasional, dengan total anggaran sebesar NT$545 miliar. Regulasi tersebut secara tegas menetapkan pemberian uang tunai secara merata sebesar NT$10.000 per orang, tetapi tidak mencakup alokasi sebesar NT$100 miliar untuk menutupi kerugian Taiwan Power Company (Taipower). Yuan Eksekutif pada Jumat (22/7) lalu telah menerima surat resmi mengenai regulasi khusus ini.

Jubir Yuan Eksekutif Michelle Lee (李慧芝) dalam konferensi pers setelah rapat Yuan Eksekutif kemarin, menyampaikan bahwa PM Cho dalam rapat tersebut menyatakan bahwa Presiden Lai akan mengumumkan “regulasi khusus untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, serta keamanan nasional dan kehidupan masyarakat dalam menanggapi situasi internasional” sesuai dengan hukum. Namun, Yuan Eksekutif tetap berpendapat bahwa terdapat kekurangan dari segi konstitusional dan legal dalam regulasi tersebut. Ketiga Yuan Legislatif secara signifikan menambah pengeluaran negara melalui rancangan anggaran atau rancangan undang-undang, seharusnya dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan Yuan Eksekutif dan mencari sumber pendanaan yang jelas. Namun, hal ini sering kali diabaikan sepanjang tahun lalu.

PM Cho menyatakan bahwa Yuan Eksekutif ke depannya perlu mempertimbangkan untuk mengikuti sistem ketatanegaraan sesuai dengan konstitusi dan mencari mekanisme konstitusional yang tepat. Di waktu yang sesuai, pihaknya akan mengajukan penafsiran konstitusi guna menghentikan terus berulangnya sengketa kekuasaan antara eksekutif dan legislatif terkait pemisahan kekuasaan.