(Taiwan, ROC) Terdengar kabar Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung dalam waktu dekat ini bersama rombongannya melakukan kunjungan ekonomi dan perdagangan ke Filipina, Tiongkok mengeluarkan peringatan keras kepada Filipina agar tidak melewati batas-batasnya, jika tidak akan ada tindakan dari Tiongkok. Menhan Filipina, Gilberto Teodoro kemarin (3/9) membalas pemerintah Beijing dan menyerukan agar tidak memperketat "red line" terhadap Filipina.

Menlu Lin Chia-lung dikabarkan memimpin delegasi ekonomi perdagangan ke Filipina, Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada tanggal 29 Agustus mengeluarkan naskah pers, bahwa pihaknya sangat tidak setuju, telah menyampaikan pernyataan resmi dan protes kepada pemerintah Filipina bahwa "Filipina akan membayar karena melewati red line Tiongkok."

Menhan Filipina, Gilberto Teodoro pada tanggal 3 September menghadiri peringatan hari kemenangan atas Jepang ke-80 tahun, ada media Filipina secara langsung mempertanyakan pandangannya terkait peringatan Tiongkok. 

Gilberto Teodoro mengutip pernyataan dari Menlu Filipina, Maria Theresa Lazaro mengatakan, siapapun pengunjungnya, bukankah semua diundang dengan status resmi, lagipula Taiwan tidak memberitahu Filipina, karena Filipina adalah negara yang bebas.

Pada bulan April, Istana Kepresidenan Filipina mengeluarkan nota kesepahaman (MoU) yang melonggarkan pembatasan ketat terkait pertukaran antara pejabat pemerintah Filipina dan Taiwan, agar pejabat Filipina menerima delegasi ekonomi, perdagangan, dan investasi dari Taiwan. Namun, masih ada larangan untuk pejabat tinggi seperti presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan tidak diperkenankan menghubungi pejabat Taiwan.

Teodoro menekankan bahwa Manila secara ketat mematuhi peraturan ini, tetapi hal ini berbeda, jika pengunjung tersebut adalah perorangan atau pebisnis.

Ia mengatakan pertanyaannya sekarang bukanlah apakah Lin Chia-lung datang, tetapi apakah Tiongkok dapat menggunakan red line yang telah ditetapkan untuk memblokir investasi, bantuan kemanusiaan, kerja sama tanggap bencana, dan pertukaran antarmasyarakat di Filipina. 

Teodoro menyatakan bahwa Filipina memang berkomitmen pada kebijakan "Satu Tiongkok", namun Beijing tidak boleh mendikte implementasi kebijakan tersebut terhadap Filipina, terutama ketika peristiwa tertentu terjadi di Filipina, sebagaimana Filipina tidak akan intervensi urusan dalam negeri di Tiongkok.

Ia mengingatkan publik untuk tidak melupakan upaya Tiongkok untuk merebut sumber daya maritim Filipina dan seluruh Pasifik.

Teodoro mengatakan bahwa Tiongkok sendiri berbisnis dengan Taiwan, dan larangan pertukaran ekonomi dan perdagangan antara Filipina dan Taiwan adalah "sikap yang sangat munafik."