(Taiwan, ROC) — UU Khusus Ketahanan yang mengatur pemberian tunai sebesar NT$10.000 untuk semua warga, telah disahkan melalui pembacaan ketiga di Yuan Legislatif dan melalui Keputusan Presiden diumumkan oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Jumat (5/9) kemarin. UU ini menetapkan bahwa dalam kurun waktu satu bulan setelah diumumkan, pelaksanaannya harus dimulai, yang berarti masyarakat Taiwan bisa secepatnya menerima NT$10.000 pada bulan Oktober nanti.
Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) pada hari ini (6/9) menyatakan bahwa pemerintah pada pekan depan akan mengajukan anggaran khusus, serta menambahkan alokasi dana sebesar NT$1 miliar agar Warga Negara Asing pemegang APRC (Alien Permanent Resident Certificate / Izin Tinggal Permanen Warga Asing) juga dapat menerima NT$10.000 tersebut.
Saat menghadiri Pameran Elektronik Taipei pada hari ini (6/9), PM Cho menyatakan bahwa pemerintah berharap dapat mengajukan anggaran khusus terkait UU Ketahanan pada pekan depan, dan diperkirakan akan dibawa ke rapat kabinet pada Kamis (11/9) mendatang. PM Cho menegaskan bahwa pemerintah akan secepatnya merespons harapan masyarakat terkait pencairan uang tunai untuk semua warga.
Dirinya juga menyebutkan bahwa sebelumnya pelaku industri elektronik pernah membantu korban bencena pasca Taifun Danas dengan mengirimkan banyak peralatan rumah tangga ke daerah terdampak, sehingga kini pemerintah ingin membalas budi dan menyampaikan rasa terima kasih.
Berdasarkan Keputusan Presiden yang resmi diumumkan pada Jumat (5/9), batas maksimal anggaran dalam UU Khusus Ketahanan dari NT$545 miliar dinaikkan menjadi NT$570 miliar, termasuk pemberian tunai sebesar NT$10.000 untuk semua warga.
UU tersebut juga menetapkan bahwa jadwal pencairan hgarus dimulai dalam kurun waktu satu bulan setelah pengumuman. Hal ini berarti masyarakat bisa mulai menerima uang tersebut paling cepat pada bulan Oktober, dengan catatan Yuan Eksekutif harus menyelesaikan penganggaran pada pekan depan.
Dikabarkan bahwa mekanisme pencairan tunai untuk semua warga kali ini kemungkinan besar akan mengikuti model tahun 2023 yang lalu, saat bantuan NT$6.000 dibagikan kepada masyarakat. Metode tersebut meliputi lima cara, yakni pendaftaran untuk transfer langsung ke rekening, penarikan tunai lewat ATM, penarikan di kantor pos, distribusi terdaftar khusus di daerah terpencil, serta transfer langsung bagi kelompok-kelompok tertentu.
PM Cho menegaskan bahwa pemberian kali ini tidak hanya terbatas untuk warga negara Republik Tiongkok (Taiwan) saja, tetapi pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran sebesar NT$1 miliar agar Warga Negara Asing pemegang APRC (Alien Permanent Resident Certificate / Izin Tinggal Permanen Warga Asing) di Taiwan bisa ikut menerima NT$10.000.
Menanggapi hal ini, legislator Partai Kuomintang (KMT), Lai Shyh-bao (賴士葆) menyatakan bahwa pihaknya akan segera membahas anggaran pencairan tunai NT$10.000 guna mewujudkan janji dalam mengutamakan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, saat menjamu legislator dari kubu hijau di kediaman resminya kemarin (5/9) malam, Presiden mengingatkan tentang adanya tiga “angsa hitam” yang perlu diwaspadai, yakni persoalan tarif, hasil dari gerakan recall besar-besaran, serta bencana angin taifun. Istilah angsa hitam digunakan sebagai perumpamaan bahwa risiko-risiko tersebut bisa datang secara tak terduga di luar perkiraan.