(Taiwan, ROC) --- Pemerintah Kota Taipei mengeluarkan peringatan keras kepada para pemberi kerja bahwa menugaskan pekerja migran perawat rumah tangga untuk melakukan pekerjaan di luar lingkup perawatan yang diizinkan merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai denda berat hingga pencabutan izin perekrutan.

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Biro Ketenagakerjaan, terjadi peningkatan tahunan yang konsisten terhadap pelanggaran Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Pelayanan Ketenagakerjaan. Pelanggaran ini secara spesifik merujuk pada praktik pemberi kerja yang menugaskan pekerja migran untuk melakukan tugas-tugas di luar kontrak kerja resmi mereka.

Pihak berwenang mengingatkan bahwa tindakan seperti meminta perawat rumah tangga untuk berbelanja kebutuhan keluarga, membayar tagihan, atau menjalankan tugas pribadi lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan perawatan pasien dianggap sebagai pekerjaan di luar izin.

Pelanggaran semacam ini akan dikenai denda antara NT$30.000 hingga NT$150.000. Jika pemberi kerja gagal melakukan perbaikan setelah terbukti bersalah, izin rekrutmen mereka dapat dicabut, yang secara efektif melarang mereka mempekerjakan pekerja asing di masa depan.

Garis Batas yang Jelas Antara Tugas Perawatan dan Urusan Pribadi

Menurut peraturan yang berlaku, lingkup pekerjaan utama seorang perawat rumah tangga migran adalah tugas-tugas yang berpusat pada kesejahteraan pasien, termasuk membantu makan, mandi, mobilitas, pemberian obat, rehabilitasi dasar, serta menyiapkan makanan dan membersihkan ruang pribadi pasien.

Namun, Biro Ketenagakerjaan menyoroti maraknya laporan di mana para perawat ini diminta melakukan tugas-tugas seperti berbelanja di minimarket, mengurus transaksi bank, atau membeli makanan untuk anggota keluarga lainnya, yang mana semua ini adalah aktivitas yang berada di luar batas hukum pekerjaan mereka.

Lebih lanjut, pihak biro menjelaskan sebuah kesalahpahaman umum di kalangan pemberi kerja. Argumen bahwa pekerja migran melakukan tugas tambahan secara sukarela atau selama waktu istirahat tidak dapat diterima secara hukum. Selama pemberi kerja mengetahui aktivitas tersebut dan tidak mencegahnya, hal itu dianggap sebagai penugasan pasif dan tetap merupakan pelanggaran.

Risiko Hukum Juga Menjangkau Pihak Ketiga

Peringatan ini juga diperluas kepada pihak ketiga. Jika seorang pemberi kerja mengizinkan pekerja migrannya untuk membantu teman atau kerabat, misalnya, membersihkan rumah teman atau membantu operasional toko kerabat, maka pihak yang menerima manfaat jasa tersebut dapat dianggap melakukan perekrutan ilegal atau menampung pekerjaan ilegal. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 57 Ayat 1 atau Pasal 44 undang-undang yang sama, dan dapat dikenai denda maksimal yang jauh lebih tinggi, yaitu NT$750.000.

Kepala Biro Ketenagakerjaan Kota Taipei, Wang Chiu-tung (王秋冬), menegaskan kembali posisi pemerintah. "Pekerja migran bukanlah pesuruh atau asisten rumah tangga serba bisa. Pekerjaan mereka harus berfokus pada individu yang dirawat," ujarnya. "Pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan para pekerja beroperasi dalam batas-batas yang sah untuk menghindari denda yang signifikan."

Bagi pemberi kerja yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut mengenai peraturan ketenagakerjaan asing, diimbau untuk menghubungi lembaga-lembaga terkait, termasuk Kantor Rekonstruksi dan Pemanfaatan Ketenagakerjaan Kota Taipei atau Biro Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.