(Taiwan, ROC) —- Pemilihan Ketua Partai Kuomintang (KMT) telah memasuki tahap krusial, dan baru-baru ini muncul kontroversi bahwa persaingan untuk posisi ketua partai diganggu oleh kekuatan asing.

Kepala Biro Keamanan Nasional (NSB), Tsai Ming-yen (蔡明彥), mengonfirmasi bahwa kekuatan asing memang telah campur tangan dalam pemilihan partai melalui operasi daring. Penyelidikan awal menemukan, baru-baru ini, lebih dari 1.000 video membahas isu-isu terkait, di mana lebih dari separuh akun berlokasi di luar negeri.

Pemilihan Ketua Partai Kuomintang (KMT) akan dilakukan pada 18 Oktober 2025 mendatang, dan persaingan antara enam kandidat telah memasuki tahap krusial.

Namun, baru-baru ini, Jaw Shaw-kong (趙少康), mengadakan konferensi pers, menuduh pasukan siber Tiongkok diduga secara massal memanipulasi video, memengaruhi hasil pemilihan Ketua KMT.

Tsai Ming-yen menyampaikan, unit keamanan nasional telah menemukan dalam penyelidikan awal bahwa baru-baru ini lebih dari 1.000 video membahas isu-isu terkait. Di antaranya, 23 akun ditemukan di platform YouTube yang menyebarkan lebih dari 200 video, dan lebih dari separuh akun tersebut berlokasi di luar negeri.

Tsai Ming-yen menekankan, indikasi terkait menunjukkan bahwa kekuatan asing memang telah campur tangan dalam pemilihan internal partai melalui operasi daring.

Tsai Ming-yen mengatakan, "Untuk di YouTube, kami menemukan 23 akun yang menyebarkan sekitar 200 lebih video. Mengenai video-video ini mendukung kandidat mana, saya rasa kami tidak pantas untuk menjelaskannya secara terbuka, agar tidak memengaruhi jalannya proses pemilihan. Dalam prosesnya, ada lebih dari separuh dari 23 akun YouTube tersebut berlokasi di luar negeri. Itu kira-kira informasi terkait yang saya ketahui saat ini."

Berbagai pihak menaruh perhatian apakah Tiongkok memperluas operasi mereka melalui serangan siber atau campur tangan dalam pemilihan Taiwan. Tsai Ming-yen menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menunjukkan pola serangan siber yang mengkolaborasikan sektor publik hingga swasta, mengerahkan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Kementerian Keamanan Negara, dan pasukan siber lokal untuk melancarkan serangan siber skala besar terhadap Taiwan.

Ia menyatakan bahwa saat ini, jaringan pemerintah setiap hari menghadapi hingga 2,8 juta serangan siber. Metode umum adalah meretas, mencuri data, kemudian mengubahnya, dan menyebarkannya berulang kali di dark web dan media sosial, untuk menyesatkan opini publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tsai Ming-yen menekankan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional dan Undang-Undang Anti-Infiltrasi yang berlaku saat ini tidak secara eksplisit mengatur campur tangan kekuatan asing dalam pemilihan internal partai atau organisasi, sehingga instrumen hukum jelas tidak memadai.

Yuan Eksekutif baru-baru ini mengadakan pertemuan antar kementerian untuk membahas apakah akan memperkuatnya melalui amandemen undang-undang, termasuk Undang-Undang Anti-Infiltrasi, kerangka hukum terkait kecerdasan buatan, dan Undang-Undang Manajemen Keamanan Publik.

NSB juga telah memberikan masukan dari sudut pandang keamanan, berharap koalisi dan oposisi dapat bersama-sama meninjau dan memperkuat dasar hukum keamanan nasional.