(Taiwan, ROC) --- Pemerintah Taiwan bergerak cepat merespons konfirmasi kasus Demam Babi Afrika (African Swine Fever/ASF) di sebuah peternakan di Taichung.

Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) segera menginstruksikan langkah-langkah darurat, termasuk pelepasan stok daging beku untuk menstabilkan pasar dan pendirian posko tanggap darurat dengan standar penanganan tertinggi. Namun, di tengah upaya penanganan krisis kesehatan ini, sebuah pernyataan dari sang perdana menteri justru menyulut kontroversi politik yang sengit.

Pada Jumat kemarin (24/10), Perdana Menteri Cho Jung-tai melalui akun media sosialnya memberikan klarifikasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil pemerintah. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, situasi terkendali dan tidak ada laporan kasus abnormal lainnya di seluruh negeri.

PM Cho mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak mengunjungi area peternakan babi karena akses bagi orang dan kendaraan kini dibatasi secara ketat. Ia juga meyakinkan publik bahwa Kementerian Lingkungan Hidup (MOENV) telah merampungkan pedoman pengangkutan sisa makanan, sehingga proses pengumpulan tidak akan terhenti, seraya menekankan kembali larangan mutlak penggunaan sisa makanan sebagai pakan babi.

"Saya jamin, produk daging yang beredar telah melalui tiga lapis pemeriksaan ketat sebelum disembelih dan sepenuhnya aman untuk dikonsumsi," tegasnya.

Namun, upaya penenangan publik ini dibayangi oleh pernyataan kontroversial yang dilontarkan PM Cho sehari sebelumnya.

Dalam sebuah acara, ia mengutip komik Mararum: Mountain Chef untuk mengilustrasikan bahwa sisa makanan berlebih dari masyarakat menjadi celah utama penyebaran wabah ASF.

Berdasarkan logika tersebut, ia mengimbau warga untuk berusaha tidak menyisakan makanan selama lima hari ke depan guna mengurangi volume limbah pangan dan meringankan beban kerja petugas.

Imbauan yang terkesan menyalahkan kebiasaan makan masyarakat itu langsung memicu reaksi keras dari pihak oposisi, Partai Kuomintang (KMT).

Melalui juru bicaranya, KMT mengkritik tajam logika perdana menteri. "Jika mengikuti alur pikir bahwa 'tidak ada sisa makanan berarti tidak ada Demam Babi Afrika', apakah ini berarti pemerintahan Partai Progresif Demokratik (DPP) merasa tidak perlu punya rasa malu sehingga bisa secara tak tahu malu melontarkan omong kosong?" kecam KMT dalam pernyataannya.

Partai oposisi tersebut menuduh pemerintah berupaya mengalihkan tanggung jawab dari kegagalan sistemik dalam pengawasan pakan ternak kepada masyarakat umum.

"Jika sumber masalahnya adalah warga yang menghasilkan terlalu banyak sisa makanan, apakah langkah selanjutnya pemerintah adalah membuat undang-undang yang mewajibkan warga menghabiskan makanannya? Jika nanti masih ada sisa makanan, apakah warga akan dihukum?" sindir KMT.

Insiden ini pun menggeser fokus dari krisis kesehatan publik menjadi arena perdebatan politik yang sengit mengenai tanggung jawab pemerintah.