(Taiwan, ROC) – Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Pemimpin Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jin-ping (習近平) di Busan, Korea Selatan berakhir pada hari Kamis ini (30/10), berlangsung sekitar 1 jam 40 menit.

Trump dan Xi muncul bersama dari area pertemuan di Bandara Internasional Gimhae pukul 12.50 siang waktu Korea Selatan (11.50 waktu Taiwan). Setelah berjabat tangan, keduanya masing-masing masuk ke mobil tanpa menggelar konferensi pers. bersama. Kedua belah tidak memberikan komentar terkait pertemuan tersebut.

Xi Jinping akan tetap berada di Korea Selatan untuk kunjungan kenegaraan dan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Trump akan kembali ke AS dengan pesawat Air Force One, mengakhiri perjalanan pertamanya ke Asia dalam masa jabatan keduanya.

Menjelang pertemuan Trump-Xi, Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung dalam wawancara di Yuan Legislatif hari Kamis ini, ia menyampaikan bahwa pihaknya memantau secara ketat pertemuan AS-Tiongkok, tetapi menekankan bahwa Taiwan dan AS memiliki komunikasi yang akrab, ditambah dengan landasan Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Six Assurances membuat pihaknya yakin dengan hubungan Taiwan-AS."

Semenjak Presiden AS Trump kembali ke Gedung putih pada bulan Januari, ini merupakan pertemuan pertama kalinya berdialog dengan Pimpinan RRT, Xi Jin-ping dan berbagai kalangan menyoroti isu Taiwan akan diangkat ke meja pembahasan. Menlu Lin Chia-lung mengatakan, dalam pertemuan dengan PM Jepang Sanae Takaichi, Trump menegaskan kembali betapa pentingnya stabilitas dan perdamaian Selat Taiwan.

Selain itu, Menlu Lin Chia-lung menambahkan, hubungan Taiwan-AS berdiri di atas landasan Undang-Undang Hubungan Taiwan, Six Assurances, serta pertukaran dan kerja sama erat dalam aspek keamanan, perdagangan, teknologi, dan budaya. Menlu Lin Chia-lung mengatakan, “Oleh karena itu, kami yakin dengan hubungan Taiwan-AS dan memiliki saluran komunikasi akrab. Kami juga akan memantau perkembangan KTT APEC ini, termasuk pertemuan penting para kepala negara dari berbagai negara."

Mengenai hubungan lintas selat, Presiden Lai Ching-te (29/10) menyampaikan, Taiwan harus dengan tegas menentang pencaplokan, agresi, dan "menentang reunifikasi." Menlu Lin Chia-lung mengatakan bahwa apa yang disebut "mendorong reunifikasi" merupakan upaya untuk mengubah status quo di Selat Taiwan, sehingga Taiwan harus mempertahankan status quo dan terus menjaga perdamaian dan keamanan di Selat Taiwan.

Selain itu, anggota legislatif dari Partai Progresif Demokrat (DPP) Lin Tai-hua (林岱樺) didakwa oleh kejaksaan karena diduga melakukan penipuan dana asisten legislatif. Menanggapi hal tersebut, Menlu Lin melalui unggahan di Facebook menyatakan dukungannya terhadap Lin Tai-hua (林岱樺).

Dalam wawancara, Menlu Lin mengemukakan jika Taiwan adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia, sehingga dirinya mendukung Lin Tai-hua (林岱樺) untuk membela hak-haknya.

Menlu Lin juga menyebut Lin Tai-hua (林岱樺) adalah seorang legislator yang bekerja dengan sungguh-sungguh, berakar kuat di masyarakat, dan telah mendapat dukungan luas selama tujuh masa jabatan. Dirinya berharap masyarakat dapat memberikan ruang bagi Lin Tai-hua (林岱樺) untuk menjelaskan kasusnya di pengadilan maupun kepada para pendukungnya.