Guna mewujudkan 17 strategi keamanan nasional Presiden Lai Ching-te, Badan Imigrasi Nasional Kementerian Dalam Negeri memperluas “pemeriksaan domisili kartu keluarga”, yang mana hingga saat ini membuktikan sudah ada sekitar 50 orang yang dilaporkan ke Kantor Pendaftaran Rumah Tangga untuk pencabutan status rumah tangga Taiwan karena terbukti mereka memegang pendaftaran rumah tangga di Tiongkok atau telah memperoleh paspor Tiongkok. Dewan Urusan Daratan Tiongkok Chiu Chui-cheng ketika menerima wawancara hari ini (4/11) mengemukakan, terbukti melanggar peraturan antar selat Taiwan maka akan membatalkan kewarganegaraan; Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳) juga menegaskan, akan menindaklanjuti berdasarkan peraturan terkait .

Berdasarkan “Peraturan Hubungan Antar Selat Taiwan” pasal 9 ayat 1, warga Taiwan tidak diperkenankan mengajukan kartu keluarga atau passport Tiongkok, bagi yang melanggar akan dibatalkan kewarganegaraan Taiwan. Untuk mencegah infiltrasi Front Persatuan Tiongkok, Presiden Lai Ching-te beberapa hari lalu mengeluarkan 17 Strategi Pencegahan Keamanan Naional, termasuk di antaranya pemeriksaan warga Taiwan pemegang kartu identitas Tiongkok atau kewarganegaraan Tiongkok. Terkait hal ini, Badan Imigrasi Nasional Kementerian Dalam Negeri memperluas pemberiksaan kartu keluarga, yang mana hingga saat ini telah dilaporkan ada sekitar 50 orang warga Taiwan yang dibatalkan pendaftaran rumah tangga Taiwan nya.

Chiu Chui-cheng mengimbau agar data statistik insansi terkait diproses berdasarkan hukum, Dewan Urusan Daratan Tingkok dengan sikap menjunjung dan mengimbau warga Taiwan untuk mematuhi “Peraturan Hubungan Antar Selat Taiwan” untuk menghindar dari masalah hukum.