(Taiwan, ROC) – Menghadapai ancaman militer dan operasi kognitif Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus berlanjut terhadap Taiwan, Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo (顧立雄) menyampaikan di Yuan Legislatif pada hari ini (17/10), bahwa sejak insiden di perairan Kinmen-Hsiamen pada bulan Februari tahun ini (2024), Petugas Penjaga Pantai RRT telah berulang kali menggunakan “penegakan hukum maritime” sebagai alasan untuk mengintesifkan serangan di wilayah luar lepas pantai, menggunakan situs resmi, mengapit organisasi dan saluran lain untuk menyebarkan informasi palsu, mencoba menggunakan “perang hukum” untuk menciptakan ilusi bahwa “masalah Selat Taiwan adalah masalah internal.”

Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo berkunjung ke Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional pada 17 Oktober untuk membuat laporan usaha dan persiapan konsultasi. Berdasarkan analisis informasi terhadap aktivitas Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) beberapa tahun terakhir, model ancaman terhadap Taiwan dibagi dalam “patroli polisi kesiapan tempur bersama”, “intrusi zona abu-abu”, “latihan militer bertarget berkekuatan besar”, dan “rencana latihan militer bersama”. TPR terus melakukan “patroli polisi kesiapan tempur bersama” sebanyak 3-4 kali dalam sebulan, terhadap pesawat dan kapal angkatan laut, memprovokasi dan mengancam Taiwan.

Sejak insiden perairan Kinmen-Hsiamen pada bulan Februari 2024, polisi penjaga pantai RRT telah mengerahkan pasukan tambahan di sekitar Kinmen dan Matsu, dimana perairan dilarang dimasuki dan dibatasi sehingga menimbulkan gangguan. Pada bulan Mei dan Oktober 2024, Komando Teater Timur RRT melakukan latihan militer “Joint Sword ” di sekitar Taiwan, mengorganisir kapal penjaga pantai untuk melakukan latihan “berlayar dan menguasai” di pulau utama Taiwan dalam upaya mencapai tujuan “internalisasi Selat Taiwan”.

Wellington Koo menyampaikan, bahwa tentara Tiongkok terus menggunakan zona abu-abu dan latihan militer terencana untuk melakukan operasi kognitif terhadap Taiwan, menggunakan media resmi, organisasi pendukung, kumpulan konten, dan saluran lain untuk memecah front persatuan, serta menggunakan informasi palsu “perang hukum” untuk mempengaruhi persepsi masyarakat Taiwan. Wellington Koo mengatakan, “pemerintah RRT terus mengobarkan perang kognitif terhadap Taiwan, berupaya mempengaruhi kesadaran masyarakat di berbagai tingkatan, melemahkan moral dan persatuan militer maupun sipil Taiwan, menciptakan lingkungan kondusif bagi RRT. Menghadapi perang kognitif RRT, MND terus memperkuat berbagai tindakan penanggulangan, menanggapi informasi palsu di internet. Selain segera memverifikasi dan memberi tahu unit terkait, kami bersama-sama menerapkan penelusuran jaringan dan memberikan respons yang sesuai.”

Ia pun menekankan bahwa RRT menggunakan metode gabungan untuk membentuk legitimasi penggunaan kekuatan, melemahkan moral militer Taiwan, dan menguras efektivitas tempur militer nasional. Dalam menghadapi operasi kognitif RRT, MND akan terus memperkuat berbagai tindakan penanggulangan, verifikasi, dan melakukan serangan balik.