(Taiwan, ROC) Komnas HAM kemarin menyampaikan, kehadirannya dalam Rapat Umum Tahunan dan Seminar Dua Tahunan ke-30 Forum Asia-Pasifik Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (APF) di Fiji sebagai pengamat. Komnas HAM membahas isu "Perubahan Iklim dan Hak Asasi Manusia" dengan perwakilan dari berbagai negara dan melaporkan perkembangan kerja Dewan Hak Asasi Manusia Taiwan dalam melindungi hak-hak pekerja migran hamil kepada delegasi dari 30 negara.

Dalam pers rilis Komnas HAM menyampaikan, Wakil Ketua Komnas HAM Chi Hui-jung(紀惠容) dan anggota komite Hung Yi-chang(鴻義章) menghadiri Rapat Umum Tahunan dan Seminar Dua Tahunan APF di Fiji dari tanggal 9-16 November, dan melaporkan perkembangan kerja Dewan Hak Asasi Manusia Taiwan dalam melindungi hak-hak pekerja migran hamil kepada delegasi dari 30 negara.

Komnas HAM menyampaikan, Chi Hui-jung dan Sekjen Tsou Hsiao-han(鄒筱涵) diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja kesetaraan gender terpisah untuk para komisioner perempuan dan staf senior dari berbagai negara. Dewan Hak Asasi Manusia Taiwan juga mengupayakan posisi inti dalam kelompok kerja untuk menyumbangkan pengalaman Taiwan dalam pekerjaan kesetaraan gender. 

Komnas HAM mengatakan, bahwa tema utama konferensi dua tahunan kali ini adalah "Perubahan Iklim dan HAM". Untuk membantu kelompok rentan di Taiwan (khususnya masyarakat adat) menghadapi dampak perubahan iklim, perwakilan Komnas HAM membahas terkait bagaimana institusi HAM Nasional menerapkan metode “community-led”, melontarkan pertanyaan dan berbagi pengalaman kepada perwakilan dari Filipina, Indonesia, dan Samoa, bersama-sama mendiskusikan responsivitas budaya (cultural responsiveness) dan membangun hubungan saling percaya, sehingga benar-benar dapat menjangkau komunitas lokal.

Komnas HAM menambahkan bahwa di luar agenda resmi konferensi, delegasi Taiwan juga berinteraksi aktif dengan perwakilan Lembaga HAM dan organisasi dari berbagai negara termasuk Filipina, Mongolia, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Indonesia, Thailand, Malaysia, India, Sri Lanka, Samoa, Fiji, dan Kepulauan Cook.

Komnas HAM mengatakan, di tengah tantangan bagi demokrasi global dan perkembangan hak asasi manusia, APF mengeluarkan pernyataan publik awal tahun ini terkait pemotongan anggaran yang signifikan terhadap Komnas HAM Taiwan, melanggar Traktat Paris. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Komnas HAM Taiwan mengapresiasi Presiden APF, Samar Haj Hasan, dan ia merespons, APF berlanjut memantau Komnas HAM Taiwan, dan senantiasa mendukung Komnas HAM setiap negara yang berdiri independen dan efisien berdasarkan Traktat Paris.

Delegasi Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan juga memanfaatkan kesempatan tersebut dalam pertemuan tahunan untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Presiden APF saat ini, Samar Haj Hasan. Hasan menanggapi bahwa APF akan terus memantau situasi Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan dan akan selalu mendukung operasional lembaga-lembaga hak asasi manusia yang independen dan efektif di semua negara sesuai dengan Traktat Paris.