(Taiwan, ROC) – Terkait dengan meningkatnya tensi hubungan antara Tiongkok dan Jepang, Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung (林佳龍) menyampaikan dalam sebuah wawancara di Yuan Legislatif hari ini (20/11), bahwa “persenjataan” Tiongkok dalam ekonomi, investasi, dan proyek-proyek pariwisata adalah praktik yang tidak beradab dan tidak demokratis. Oleh karena itu, Lin berpendapat bahwa Taiwan harus mendukung Jepang di saat kritis ini untuk membantu Jepang menstabilkan situasi secara efektif dan menghentikan perilaku intimidasi dari Beijing. 

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi menjawab pertanyaan dari anggota partai oposisi di Parlemen pada 7 November, terkait dengan “jika Taiwan mengalami masalah” telah menuai kritik dari Tiongkok, yang menuntut ia untuk menarik kembali pernyataannya.

Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung dalam sebuah wawancara sebelum menghadiri sesi laporan khusus dengan Komite Urusan Luar Negeri dari Yuan Legislatif menyatakan, bahwa ada banyak contoh di mana Tiongkok menindas negara-negara lain melalui tekanan ekonomi dan intimidasi militer. Ia menambahkan bahwa Tiongkok juga menggunakan ancaman verbal dan militer terhadap Taiwan, memanipulasi perdagangan, investasi, dan pariwisata, menerapkan praktik-praktik tidak beradab dan tidak demokratis yang "mempersenjatai" segalanya. Lin Chia-lung berkata, "pada momen kritis ini, kita juga harus mendukung Jepang untuk menstabilkan situasi secara efektif dan mencegah perilaku intimidasi dari Tiongkok.”

Mantan pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) Randall Schriver menyataka dalam sidang kongres bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping menginstruksikan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) untuk mempersiapkan "serangan terhadap Taiwan" pada tahun 2027. Lin Chia-lung menanggapi dengan menunjukkan bahwa Tiongkok mahir menggunakan "jadwal waktu" untuk pengembangan dan persiapan militer, menggunakannya untuk melancarkan perang kognitif, mencoba mendapatkan keuntungan diplomatik melalui paksaan. Ia juga memperingatkan bahwa Tiongkok, yang dirundung masalah internal, mungkin memanfaatkan "tiga peringatan 80 tahun" di tahun ini untuk melancarkan serangan nasionalis. Oleh karena itu, Taiwan harus bersiap menghadapi potensi invasi Beijing dan harus bekerja sama dengan sekutu untuk merespons.

Selanjutnya, setelah "Undang-Undang Implementasi Jaminan Taiwan" disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Mei, Senat AS juga mengesahkannya pada 18 November lalu, mendesak Menteri Luar Negeri AS untuk secara berkala meninjau pedoman Departemen Luar Negeri terkait hubungan dengan Taiwan. Lin Chia-lung menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota Senat dan DPR AS atas upaya mereka dalam mempromosikan dan mengesahkan pedoman tersebut, dan menyatakan bahwa kerja sama di masa mendatang antara Taiwan dan AS di bidang keamanan, ekonomi, dan teknologi akan diperdalam berdasarkan fondasi yang telah ada.

Di sisi lain, ada media yang menyoroti isi video wawancara Wakil Presiden Hsiao Bi-khim (蕭美琴) dengan media daring Lithuania “15 min”. Lin Chia-lung menyampaikan, dunia mengakui Tiongkok dan Rusia sebagai “poros kekacauan”, oleh sebab itu negara-negara demokratis dengan ideology serupa harus bersatu untuk melawan upaya-upaya otoriter yang ingin mengubah tatanan internasional berbasis aturan.