Pemimpin Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berbicara melalui telepon pada 24 November (waktu Taiwan), dimana Presiden Tiongkok Xi Jinping menyatakan, “kembalinya Taiwan ke Tiongkok merupakan bagian penting dari tatanan internasional pascaperang." Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai (卓榮泰) menyampaikan pada hari ini (25/11), bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan 23 juta penduduk yang tidak memiliki opsi untuk reunifikasi.

Presiden AS, Donald Trump dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping melakukan pembicaraan lagi pada 24 November malam (waktu Taiwan) setelah pertemuan mereka di Busan, Korea Selatan pada akhir Oktober lalu. Berdasarkan laporan media pemerintah Tiongkok, Xinhua, Xi Jinping menekankan selama panggilan telepon tersebut bahwa “kembalinya Taiwan ke Tiongkok merupakan bagian penting dari tatanan internasional pascaperang," sementara Trump menyampaikan, “AS memahami pentingnya isu Taiwan dengan Tiongkok.”Bagaimanapun, ketika Trump menyebutkan isi panggilan telepon ini di media sosial, ia tidak menyebutkan Taiwan sama sekali. 

Sebagai tanggapan, PM Taiwan Cho Jung-tai sebelum hadir dalam rapat interpelasi Yuan Legislatif pada 25 November, dalam sebuah wawancara menyampaikan, bahwa ia telah membuat catatan penting dalam dialog internasional, tapi ia menegaskan kembali bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) adalah negara yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka, dan tidak ada pilihan untuk "reunifikasi". Cho Jung-tai mengatakan, “23 juta penduduk Taiwan tidak memiliki opsi untuk “reunifikasi”, hal ini sangatlah jelas. Taiwan adalah milik dunia, Taiwan sangat penting bagi dunia dalam hal keamanan regional serta perkembangan teknologi dan ekonomi. Oleh karena itu, mempertahankan status quo merupakan perkembangan yang saat ini menjadi perhatian dunia. Tiongkok tidak dapat menggunakan cara apa pun untuk mengganggu status quo ini. Ini juga merupakan alasan penting mengapa kita harus memperkuat kemampuan bela diri kita dan berdiri bersama negara-negara di seluruh dunia yang menjunjung tinggi cita-cita demokrasi."

Selain itu, terkait “panggilan telepon Trump-Xi”, juru bicara Kementerian Luar Negeri (MOFA), Hsiao Kuang-wei (蕭光偉) menyampaikan pada 25 November, bahwa MOFA telah memperhatikan bahwa Tiongkok sekali lagi secara sengaja dan sepihak telah mendistorsi status kedaulatan Taiwan dan fakta sejarah terkait dalam pernyataan persnya. Namun, dokumen-dokumen dari Perang Dunia II dan resolusi PBB yang relevan tidak menentukan status politik akhir Taiwan. Oleh karena itu, ia dengan sungguh-sungguh menegaskan kembali bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) adalah negara yang berdaulat dan merdeka, dan tidak berada di bawah Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini merupakan fakta yang diakui secara internasional dan merupakan status quo objektif di Selat Taiwan.

Hsiao Kuang-wei mengatakan, “Kementerian Luar Negeri ingin menekankan bahwa Tiongkok telah berulang kali berupaya mengintimidasi dan menekan Taiwan dan negara-negara tetangga seperti Jepang di kawasan tersebut, berdasarkan sifat ekspansionisnya yang otoriter. Hal ini telah menyimpang dari prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB bahwa ancaman atau kekerasan tidak boleh digunakan dalam hubungan internasional, serta tatanan internasional yang berpusat pada penyelesaian sengketa secara damai."

MOFA mengimbau masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama melawan niat jahat Tiongkok untuk mencari legitimasi palsu atas penggunaan kekuatan terhadap Taiwan dengan memperkuat argumennya untuk menginternalisasi masalah Taiwan melalui narasi palsu dan apa yang disebut "perang hukum".

Terkait percakapan antara Trump dan Xi, Kantor Perwakilan di AS menyatakan, bahwa pihaknya tengah mengawasi interaksi tingkat tinggi antara AS dan Tiongkok, serta menjaga komunikasi yang erat dengan pihak AS.