(Taiwan, ROC) --- Pada Rabu hari ini (26/11), PM Cho Jung-tai (卓榮泰) menghadiri Sarapan Bersama Kalangan Industri dan Komersial yang diadakan oleh Asosiasi Industri dan Perdagangan Nasional (CNAIC). Beliau menyampaikan bahwa anggaran pemerintah pusat untuk tahun depan masih terganjal di Yuan Legislatif dan belum dibahas.

Terlebih lagi, di hadapannya masih terhalang oleh versi Undang Undang Alokasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang disahkan Yuan Legislatif pada 14 November 2025, yang akan membuat utang pemerintah tahun mendatang melampaui batas atas.

Ia khawatir jika anggaran dan versi UU Alokasi Pendapatan Belanja dari Yuan Eksekutif tidak disahkan, maka berbagai kebijakan tahun depan tidak bisa berjalan.

Ia pun menyerukan kepada Yuan Legislatif untuk segera menjadwalkan pembahasan, dan juga berharap para tokoh dari kalangan industri dan perdagangan dapat menggunakan pengaruh mereka untuk melobi anggota Yuan Legislatif.

Pada Rabu hari ini, CNAIC mengadakan kegiatan sarapan bersama dengan PM Cho. Tahun ini, CNAIC mengajukan 47 proposal dan 100 saran konkret, yang sejalan dengan arah kebijakan industri pemerintah dan mencerminkan kebutuhan riil perusahaan. Dalam pidatonya, PM Cho menyatakan meskipun telah melalui berbagai tantangan seperti tarif AS, bencana taifun, dan demam babi Afrika, situasi ekonomi saat ini menunjukkan fenomena 2 naik 1 turun 1 seimbang.

Target yang pernah diajukannya saat hendak menjabat adalah rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dalam 4 tahun mendatang diharapkan dapat berada di atas 3%, PDB per kapita melampaui US$40.000, tingkat pengangguran di bawah 3,5%, serta indeks harga konsumen stabil di angka 2%.

Membahas perihal negosiasi tarif Taiwan AS, PM menyatakan bahwa Wakil PM, Cheng Li-chun (鄭麗君) tidak menghadiri sarapan bersama hari ini, kemungkinan sedang pergi bernegosiasi.

Saat ini negosiasi telah memasuki tahap pertukaran dokumen sebelum pertemuan tertutup berlangsung, dan diharapkan dapat mencapai kesepakatan.

PM kemudian merinci berbagai langkah kebijakan untuk tahun mendatang, termasuk Sepuluh Proyek Konstruksi Baru AI, pembaharuan perkotaan untuk bangunan tua dan berbahaya, percepatan pariwisata untuk mendorong permintaan domestik, serta program pengembangan dan revitalisasi untuk UMKM, kebijakan kesejahteraan sosial berupa subsidi kelahiran, dan langkah-langkan penambahan pekerja yang menjadi perhatian kalangan industri dan perdagangan.

Ia menekankan bahwa semua kebijakan ini bergantung pada dukungan anggaran umum pemerintah pusat tahun depan yang dialokasikan sebesar 3 triliun.

PM Cho menyatakan bahwa rancangan anggaran umum pemerintah pusat untuk tahun depan masih terganjal di Yuan Legislatif dan belum dibahas. Selain itu, masih ada Undang-Undang Alokasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang kembali diamandemen dan disahkan pada 14 November 2025. Dengan versi baru undang-undang tersebut, pemerintah pusat harus menambah utang sebesar 260 miliar, yang berarti total utang tahun depan akan mencapai angka 560 miliar. Dan angka ini telah melampaui batas atas yang diatur dalam Undang-Undang Utang Publik.

Cho Jung-tai menekankan bahwa situasi tanpa daya seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Yuan Eksekutif akan tetap berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan disiplin fiskal serta hak Yuan Eksekutif untuk menyusun anggaran. Ia juga berharap Yuan Legislatif dapat secara ketat mematuhi tanggung jawabnya untuk membahas anggaran.

Cho Jung-tai menyerukan kepada para tokoh industri dan perdagangan yang hadir untuk menggunakan pengaruh mereka dan melobi anggota parlemen. Mengesahkan anggaran umum pemerintah pusat akan menguntungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh rakyat, dan hanya dengan cara itulah target 2 naik, 1 turun, 1 seimbang dapat terus dicapai pada tahun depan.