(Taiwan, ROC) – Presiden Taiwan Lai Ching-te (賴清德) menyampaikan pada hari ini, bahwa Tiongkok berusaha untuk memaksakan unifikasi, penyerahan, dan pencaplokan Taiwan dengan menggunakan kekuatan. Pemerintah telah memformulasikan 2 “Rencana Aksi Keamanan Nasional untuk Melindungi Demokrasi Taiwan” sebagai tanggapannya.

Kedua rencana tersebut adalah “Menjaga Kedaulatan Nasional dengan Tegas dan Membangun Mekanisme Pertahanan yang Demokratis secara Komprehensif" serta "Memperkuat Kemampuan Pertahanan Nasional dan Mengembangkan Industri Terkait Pertahanan di Seluruh Bidang."

Presiden Lai menggelar rapat dengan para pejabat tinggi keamanan nasional terkait dengan “Rencana Aksi Keamanan Nasional untuk Melindungi Demokrasi Taiwan” pada pukul 09:30 pagi ini (26/11). Konferensi pers digelar sesudahnya, bertempat di Aula Kantor Kepresidenan Taiwan.

Presiden Lai sebelumnya menyampaikan, pertemuan dengan para petinggi keamanan nasional adalah untuk mendengar pengarahan dari tim keamanan nasional tentang situasi keamanan nasional saat ini. Otoritas Beijing baru-baru ini terus mendorong tindakan yang berupaya mengubah Taiwan yang demokratis menjadi Taiwan-nya Tiongkok, yang telah menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional serta kebebasan dan demokrasi Taiwan. Setelah diskusi yang mendalam, pemerintah telah merumuskan dua " Rencana Aksi Keamanan Nasional untuk Melindungi Demokrasi Taiwan " sebagai langkah-langkah konkret untuk mengatasinya.

Ia menyampaikan, komunitas internasional telah mencatat, ancaman Tiongkok terhadap Taiwan dan wilayah Indo-Pasifik telah meningkat. Baru-baru ini, berbagai jenis serangan militer, taktik zona abu-abu maritim, dan kampanye disinformasi terus bermunculan di Jepang, Filipina, dan di sekitar Selat Taiwan, menyebabkan keresahan dan tekanan mendalam di antara semua pihak di kawasan, termasuk Taiwan. Lebih lanjut, Beijing, yang bertujuan mencapai penyatuan militer Taiwan pada tahun 2027, sedang mempercepat persiapan militernya untuk agresi terhadap Taiwan, terus meningkatkan latihan dan serangan zona abu-abu di sekitar Taiwan, berupaya memaksakan penyatuan, penyerahan diri, dan pada akhirnya mencaplok Taiwan dengan kekerasan.

Presiden menyampaikan, di balik kekuatan militernya, Tiongkok juga meningkatkan kegiatan hukum, psikologi, dan perang informasi, berupaya untuk melenyapkan kedaulatan Taiwan secara global. Lebih jauh, dengan dalih menentang kemerdekaan dan mempromosikan unifikasi, dan melalui penindasan lintas batas, Tiongkok bertujuan untuk secara bertahap mengikis dan menelan yurisdiksi Republik Tiongkok, menciptakan ilusi pemerintahan substantif atas Taiwan. Di dalam Taiwan, Tiongkok terus meningkatkan upaya infiltrasi politik dan memecah front persatuan, mengaburkan identitas nasional rakyat, dan melemahkan persatuan Taiwan. Semua ini bertujuan untuk mengurung Taiwan yang demokratis, makmur, dan bersinar di panggung dunia menjadi Tiongkok yang otoriter dan otokratis, demi mencapai ambisinya untuk mencaplok Taiwan dan mendominasi kawasan Indo-Pasifik.