(Taiwan, ROC) -- Korban bencana Sungai Matai’an, Hualien, Selasa hari ini (2/12), mendatangi Yuan Eksekutif untuk menyampaikan petisi, dengan harapan alokasi dan kompensasi dari pemerintah pusat bisa lebih masuk akal. Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menyatakan bahwa ia tidak tega melihat warga Hualien harus menempuh perjalanan jauh. Beliau juga menyebutkan bahwa di lokasi setempat telah terdapat rapat koordinasi rekonstruksi dan pemulihan Sungai Matai’an sehingga ia berharap para korban dapat menyuarakan aspirasi mereka di lokasi tersebut, dan pemerintah pasti akan segera meresponsnya.

Luapan danau alami Sungai Matai’an, Hualien, telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serius. Rapat Yuan Legislatif pada Selasa hari ini (2/12) telah meloloskan pembacaan ketiga perihal Rancangan Anggaran Khusus Pemerintah Pusat untuk Rekonstruksi Bencana Sungai Matai’an Hualien.

Anggaran sebesar NT$27 miliar disetujui sepenuhnya tanpa pemotongan atau pembekuan satu sen pun. Selain itu, resolusi tambahan juga disahkan yang mewajibkan Perdana Menteri untuk memberikan laporan khusus mengenai rekonstruksi pasca bencana ke Yuan Legislatif dalam waktu dua bulan.

Namun, karena hingga kini masih ada warga yang hilang, para korban bencana pun mendatangi Yuan Eksekutif pada Selasa hari ini untuk menyampaikan petisi, berharap alokasi dari pemerintah pusat lebih adil dan kompensasi bisa lebih masuk akal.

Menanggapi hal di atas, PM Cho menyatakan bahwa ia sangat tidak tega melihat warga Hualien yang harus menempuh perjalanan jauh ke Taipei. Ia juga menekankan bahwa pemerintah pusat telah berupaya maksimal melakukan banyak pekerjaan yang diperlukan untuk pemeliharaan keamanan pasca bencana Sungai Matai’an di Guangfu, Hualien, serta secara aktif memperhatikan kehidupan warga di daerah bencana

Cho Jung-tai menunjukkan bahwa di lokasi setempat telah dibentuk rapat koordinasi rekonstruksi dan pemulihan Sungai Matai'an, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung, dan pemerintah juga berharap kehidupan warga setempat dapat segera pulih. PM Cho Jung-tai mengatakan, "Di antaranya, Kepala Pelaksana Kantor Wilayah Timur kami juga ada di lokasi. Sebenarnya aspirasi korban bencana bisa disampaikan di lokasi, kami semua pasti akan mendengarnya. Kami berharap mereka dapat memulihkan kehidupan kembali normal dengan baik."

Adapun mengenai draf "Peraturan Khusus Pengadaan Rencana Penguatan Ketahanan Pertahanan dan Kemampuan Tempur Asimetris" senilai NT$1,25 triliun yang baru-baru ini disetujui oleh rapat Yuan Eksekutif dan telah dikirim ke Yuan Legislatif untuk dibahas, Fraksi Partai Kuomintang (KMT) menegaskan bahwa sebelum Presiden Lai Ching-te (賴清德) berjanji untuk menyampaikan laporan kenegaraan di Yuan Legislatif dan menerima tanya jawab, maka mereka akan memberikan masa tenggang kepada Istana Kepresidenan dan Komite Pusat Partai Progresif Demokratik (DPP).