(Taiwan, ROC) -- Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (2/12) kemarin, pejabat Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok mengklaim jika mereka telah merencanakan pembangunan saluran pasokan air kedua untuk Kinmen, pasokan air untuk Matsu, jalan tol Quanzhou-Kinmen, serta sejumlah “proyek besar” lainnya. Mereka juga menyatakan telah menyiapkan sekitar 3.533 hektare lahan untuk pengembangan di enam kawasan investasi khusus bagi pebisnis Taiwan di provinsi tersebut.

Menanggapi hal ini, Dewan Urusan Daratan (MAC) pada Selasa (2/12) malam menyatakan bahwa terkait saluran pasokan air kedua untuk Kinmen, sebelumnya Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Ekonomi telah menjelaskan jika saat ini sumber air Kinmen cukup, dengan lebih dari 75% kebutuhan dipenuhi dari sumber air sendiri, sehingga tidak ada kebutuhan untuk membangun saluran pasokan air kedua.

MAC menyebutkan bahwa pada 2 Januari 2019, “Lima Poin Xi” mengusulkan pelaksanaan “Empat Konektivitas Baru” di Kinmen dan Matsu, termasuk saluran air, dengan tujuan utamanya adalah “Mengintegrasikan Taiwan dan mendorong reunifikasi”, serta terus memperkuat propaganda politik luar negeri dengan pendekatan “melalui konektivitas mendorong integrasi”.

MAC menegaskan, “isu pembangunan publik lintas selat seperti saluran air dan jalan tol tidak bisa diputuskan sepihak oleh pihak Tiongkok”, melainkan harus dipertimbangkan secara menyeluruh dan hati-hati oleh pemerintah pusat Taiwan, dan saat ini pemerintah tidak memiliki kebijakan atau rencana untuk mendorong hal tersebut.

Pada Maret tahun ini, menanggapi laporan media yang menyebut jika Fujian berencana membangun saluran pasokan air kedua untuk Kinmen sehingga membentuk sistem pasokan dengan dua sumber air, Ditjen Sumber Daya Air menegaskan jika saat ini sumber air Kinmen cukup, dengan lebih dari 75% kebutuhan dipenuhi dari sumber air sendiri, sehingga tidak ada kebutuhan untuk membangun saluran kedua. Rencana tersebut hanyalah inisiatif sepihak dari Tiongkok.

Ditjen Sumber Daya Air menambahkan, setiap perubahan pasokan air dari Tiongkok harus dilakukan sesuai dengan “Undang-Undang Hubungan Rakyat Taiwan dan Tiongkok” serta peraturan terkait lainnya.