(Taiwan, ROC) - Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (Migrant Empowerment Network in Taiwan/MENT) dan sejumlah kelompok hak pekerja migran (PMA) mengadakan unjuk rasa di Kota Taipei pada hari Minggu siang, menyerukan penghapusan batas masa kerja bagi PMA kerah biru di Taiwan.

Aksi unjuk rasa berawal dari gedung Kementerian Ketenagakerjaan (MOL). Sekitar 100 orang meneriakkan slogan dan mengangkat spanduk bertuliskan "Hapus Batas Masa Kerja" dalam bahasa Mandarin, Inggris, Vietnam, Thailand, dan Indonesia, sambil berbaris dan berjalan menuju Gedung Yuan Legislatif untuk mengajukan tuntutan.

Juru bicara MENT Wu Ching-ju (吳靜如) menegaskan, PMA kerah biru dibatasi hanya bisa bekerja sepanjang 12 tahun di Taiwan, banyak yang terpaksa meninggalkan Taiwan setelah masa kerjanya berakhir, tuntutan unjuk rasa kali ini justru untuk menghapus batas masa kerja dan mengembalikan hak-hak dasar PMA.

Wu mengatakan, "Tuntutan kami tahun ini adalah untuk menghapus batas masa kerja. Setelah memasuki kelas menengah, semua upaya banding menjadi sangat sulit, dan kemungkinan akan semakin kecil untuk mendapatkan izin tinggal permanen dengan gaji pokok dua bulan. Para PMA berpendapat bahwa semua pekerja kerah biru adalah individu yang berbakat, dan mereka harus diizinkan untuk terus bekerja di Taiwan sesuai dengan ketentuan tanpa diskriminasi."

Menanggapi aksi unjuk rasa ini, MOL pada sore hari yang sama segera menyampaikan tanggapan, menerangkan bahwa sejak tahun 2022, MOL telah mempromosikan "Program Retensi dan Pemanfaatan Jangka Panjang PMA" dan telah mendirikan pusat khusus untuk menyediakan layanan permohonan, konsultasi, dan bimbingan bagi PMA berpengalaman untuk beralih ke pekerja teknis tingkat menengah yang tidak lagi dikenakan batasan pengalaman kerja.

Menurutnya, dari akhir April 2022 hingga akhir November tahun ini, 60.000 PMA berpengalaman telah beralih, dengan rata-rata peningkatan lebih dari 16.000 orang per tahun.

Selain itu, MOL menunjukkan bahwa Yuan Eksekutif telah mengesahkan "Program Peningkatan Tenaga Kerja Lintas Batas" pada tanggal 30 Oktober yang akan diluncurkan paling cepat Januari tahun depan. Program ini bertujuan membangun pusat-pusat rekrutmen tenaga kerja dan mendirikan kantor-kantor di luar negeri untuk menangani hal-hal terkait dengan perekrutan tenaga kerja lintas batas, secara konkret mewujudkan sistem perekrutan langsung antarnegara.