(Taiwan, ROC) General Chamber of Commerce Republic of China (ROCCOC) hari Selasa ini (9/12) bersama Perdana Menteri Cho Jung-tai melakukan pembahasan, Chairman General Chamber of Commerce (atau Kamar Dagang)ROC, Hsu Shu-po (許舒博) mengemukakan, saat pertemuan ia mengeluhkan jumlah pekerja migran “hilang kontak” di Taiwan sangat tinggi, mengakibatkan angka jumlah pekerja migran jauh melebihi dari pekerja migran yang tersedia, maka pihaknya mengimbau adanya peninjauan sanksi dan langkah pendukung terkait. Ia membeberkan, PM Cho Jung-tai tengah mempertimbangkan mekanisme “melegalkan pekerja yang ilegal”, mendorong agar pekerja hilang kontak melapor diri dan dipekerjakan kembali.

Pertemuan dengan PM Cho Jung-tai, Kamar Dagang ROC mengajukan 65 usungan, angka ini mencatat jumlah tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Chairman Kamar Dagang ROC Hsu Shu-po mengatakan, berkaitan dengan isu krisis tenaga kerja, sektor perhotelan sangat yakin dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) yang mengizinkan perekrutan pekerja migran teknis menengah. Sebagian besar pelaku usaha menyetujui standar upah minuman bulanan sebesar NT$32.000 untuk pekerja migran, Hsu sendiri menyetujui dan beranggapan “asalkan ada pekerja, kemudian baru ditingkatkan ketrampilannya”, juga tidak baik jika perekrutan dibuka dalam kuota besar.

Hsu Shu-po mengatakan, Kamar Dagang ROC menyarankan pelonggaran perekrutan pekerja migran untuk industri 3K (bahaya, kotor dan berat), direspons oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk meninjau apakah juga dapat diterapkan pada industri kebersihan. Selain itu, Kamar Dagang ROC menyarankan perpanjangan masa tinggal bagi pekerja migran terampil, mengizinkan pelajar asing setelah lulus dapat bekerja di Taiwan, memprioritaskan asisten rumah tangga asing bagi keluarga yang sangat membutuhkan perawatan medis dan perawatan jangka panjang.

Hsu Shu-po menekankan, krisis tenaga kerja tidak akan melumpuhkan perekonomian Taiwan, akan tetapi pasti akan memberikan dampak, meskipun sektor manufaktur berkemungkinan dapat digantikan dengan tenaga mesin, namun untuk industri jasa yang berpegang pada “keramahan manusia”, sulit digantikan dengan mesin. Untuk industri yang diprioritas MOL, apabila masih belum mendapatkan pekerja apakah memungkinkan terbuka lowongan untuk pekerja migran asing.

Hsu Shu-po juga mengatakan, permasalahan pekerja migran “hilang kontak” sangat serius, seharusnya pemerintah melakukan peninjauan peraturan terkait, PM Cho juga telah memberitahu kepadanya bahwa, pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mendorong pekerja “hilang kontak” lapor diri, melakukan registrasi ulang untuk melegalkan pekerja ilegal. Hsu mengatakan, “Mengapa begitu banyak pekerja migran yang kabur? Kondisi ini sangat serius, juga menunjukkan di Taiwan banyak majikan yang mempekerjakan pekerja ilegal, apakah karna sanksi pidana masih terlalu ringan? Apakah mereka bisa kembali bekerja secara resmi? Perdana Menteri menyampaikan secara pribadi kepada saya, pihaknya akan mencari cara, apakah semua pekerja ilegal bisa keluar dan melapor diri, meregistrasi ulang untuk permohonan pekerjaan, ini adalah solusi permanen, jika tidak mereka akan menjadi pekerja kaburan selamanya. Kelihatannya jumlah pekerja migran di Taiwan sangat mencukupi, akan tetapi kenyataannya ada sebagian adalah pekerja migran ilegal, saat memerlukan tenaga malah tidak ada tenaga yang tersedia”.