(Taiwan, ROC) --- Yayasan Demokrasi Taiwan (Taiwan Foundation for Democracy) mengumumkan kabar prestisius, Penghargaan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Asia ke-20 Tahun 2025 akan dianugerahkan kepada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

PBHI, yang didirikan pada tahun 1996, diakui atas dedikasi tak tergoyahkan dalam memajukan perlindungan hak asasi manusia dan akses keadilan. Organisasi ini menjalankan misinya melalui bantuan hukum, advokasi, dan reformasi kebijakan. Dengan sepuluh kantor regional yang tersebar di seluruh Indonesia, PBHI secara konsisten menyediakan bantuan hukum gratis bagi kelompok rentan.

Peran PBHI sangat krusial dalam perumusan dan pengawasan Undang-Undang Bantuan Hukum Indonesia. Mereka terus berjuang memperluas cakupan undang-undang tersebut, agar tidak hanya terbatas pada orang miskin tetapi juga mencakup kelompok rentan lainnya.

Selain itu, PBHI aktif mendokumentasikan pelanggaran HAM serius, mulai dari penggusuran paksa, perusakan lingkungan, hingga kriminalisasi pembela hak asasi manusia. Laporan mereka mengenai ekosida dan militerisasi di Papua telah berhasil menarik perhatian internasional terhadap situasi HAM yang terus memburuk di wilayah tersebut.

Di tengah gelombang otoritarianisme yang meningkat dan penindasan digital yang memburuk, anggota PBHI sering menjadi sasaran intimidasi, pelecehan online, dan serangan siber, dan akun media sosial mereka berulang kali dirusak.

Meskipun menghadapi risiko nyata, PBHI tetap teguh memberikan layanan hukum kepada korban penahanan sewenang-wenang dan secara gigih menentang infiltrasi militer ke dalam lembaga sipil.

Penghargaan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Asia tahun ini diberikan sebagai pengakuan atas tiga dekade upaya PBHI dalam mempromosikan bantuan hukum dan perlindungan HAM.

Penghargaan ini juga mengapresiasi keberanian para anggotanya yang tanpa gentar terus mengungkap dan mendokumentasikan pelanggaran HAM, meskipun dihadapkan pada pelecehan dan intimidasi. Diharapkan, penghargaan ini akan menjadi inspirasi dan sumber kekuatan bagi para pembela HAM di seluruh Asia.

Upaya gigih PBHI kini mendapat dukungan dan perhatian dari pegiat dan organisasi demokrasi global, termasuk Yayasan Demokrasi Taiwan.

Yayasan Demokrasi Taiwan memilih PBHI sebagai penerima penghargaan ke-20 ini setelah melalui proses peninjauan dua tahap yang ketat dari lima nominasi. Komite Peninjau Tahap Awal, dipimpin oleh CEO Liao Da-chi (廖達琪), meninjau para nominator yang fokus pada berbagai isu, termasuk perlindungan akses keadilan bagi komunitas rentan, pembelaan hak sipil, promosi kebebasan berserikat, serta pelatihan bagi staf bantuan hukum dan advokat muda.

Upacara penganugerahan Penghargaan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Asia ke-20 diselenggarakan pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional, 10 Desember 2025. PBHI akan menerima plakat penghargaan dan dana hibah sebesar US$100.000, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi luar biasa mereka dalam isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia.