(Taiwan, ROC) Hari kamis ini (1/1) adalah hari pertama tahun 2026, Perdana Menteri Cho Jung-tai mengatakan, menyambut tahun baru, berharap Yuan Legislatif akan mempercepat peninjauan anggaran umum pemerintah pusat, rancangan undang-undang pertahanan khusus, dan rancangan undang-undang perencanaan fiskal Yuan Eksekutif. Ia juga pengangkatan personel baru di Komisi Pemilihan Pusat dapat segera disetujui, memulai model interaksi baru antara partai berkuasa dan partai oposisi. PM Cho menyebut, Yuan Eksekutif telah memulai penelitian nyata terkait rekening pengembangan pendidikan masa depan untuk anak-anak dan remaja.
Setelah menghadiri upacara pengibaran bendera di Istana Kepresidenan pada Hari Tahun Baru, PM Cho Jung-tai memposting di Facebook, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Angkatan Bersenjata Nasional dan Penjaga Pantai atas dedikasi mereka, memastikan bendera Republik Tiongkok selalu berkibar tinggi dan bergerak maju dengan berani. Ia mengatakan, “demokrasi, perdamaian, dan kemakmuran” akan selalu bersama masyarakat. ,
PM Cho mengangkat 5 janji, termasuk bahwa Undang-Undang Perlakuan Personel Militer, Undang-Undang Personel Kepolisian, dan undang-undang terkait pensiun pegawai negeri dan guru akan ditangani “sesuai dengan hasil interpretasi konstitusional”. Mengenai subsidi kesejahteraan seperti pensiun usia lanjut untuk petani dan rekening pengembangan pendidikan masa depan untuk anak-anak dan remaja, Yuan Eksekutif telah mempelajari masalah ini selama beberapa waktu dan akan meminta pendapat dari semua kalangan. Di masa mendatang, selama sesuai dengan prosedur demokratis, melibatkan diskusi yang substansial dan menyeluruh, dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal, Yuan Eksekutif akan berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Yuan Legislatif untuk menyeimbangkan kualitas hidup rakyat.
PM Cho Jung-tai mengatakan, ia berharap Yuan Legislatif tidak lagi mengusulkan rancangan undang-undang yang melanggar sistem konstitusional, yang dapat melemahkan keamanan nasional, atau merusak disiplin fiskal, segala sesuatu yang sesuai dengan hukum konstitusional, memprioritaskan kepentingan masyarakat, semua orang kompak dan bersatu demi negara.