(Taiwan, ROC) --- Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, memicu kecaman dari Partai Demokrat karena menggunakan kekuatan militer tanpa otorisasi Kongres dan tidak memberitahukan Kongres sebelumnya sesuai aturan. Senator Demokrat berencana melakukan pemungutan suara pekan depan untuk rancangan undang-undang yang bertujuan mencegah Trump melancarkan aksi militer lebih lanjut terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres.

Setelah AS menyerang Venezuela dan menangkap presiden otoriter yang telah lama berkuasa, Nicolas Maduro, Senator Demokrat Tim Kaine merilis pernyataan tertulis yang menyatakan akan mendorong pemungutan suara terkait Resolusi Kekuasaan Perang (War Powers Resolution) pada pekan depan.

Pasal 1 Bagian 8 Konstitusi AS menetapkan bahwa Kongres memiliki wewenang untuk menyatakan perang. Undang-undang tahun 1973 juga mengharuskan Presiden untuk memberikan penjelasan kepada Kongres saat mengerahkan militer AS untuk operasi militer.

Ia menunjukkan bahwa Kongres sudah seharusnya menegaskan kembali wewenang konstitusionalnya dalam isu perang, perdamaian, diplomasi, dan perdagangan. RUU lintas partai ini secara tegas menyatakan bahwa kecuali diotorisasi oleh Kongres, AS tidak boleh berperang dengan Venezuela.

"Kita memasuki tahun ke-250 demokrasi Amerika, kita tidak boleh membiarkan rezim pemerintahan berubah menjadi tirani seperti yang dihindari oleh para pendiri bangsa dahulu," ujarnya.

Anggota Tertinggi Fraksi Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, Jack Reed, juga menyatakan melalui pernyataan tertulis bahwa Trump telah melancarkan perang terhadap negara asing tanpa otorisasi, tanpa pemberitahuan, dan tanpa memberikan penjelasan apa pun kepada rakyat Amerika. Bagaimanapun perkembangan selanjutnya, Trump harus menanggung akibatnya.

Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers hari ini menyatakan bahwa alasan ia sengaja tidak memberi tahu Kongres sebelum mengambil tindakan terhadap Venezuela adalah karena ia tidak percaya anggota Kongres dapat menjaga rahasia.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat memberi tahu Kongres sebelumnya karena ini adalah misi yang"bergantung pada situasi (condition-based).

Jika Resolusi Kekuasaan Perang ini disahkan, maka Trump akan diwajibkan untuk mendapatkan otorisasi Kongres terlebih dahulu jika ingin mengambil tindakan serangan lebih lanjut.

Media politik AS, POLITICO, menunjukkan bahwa pemungutan suara ini juga akan menguji tingkat dukungan internal Partai Republik terhadap tindakan keras Donald Trump. Sebelumnya, usulan untuk membatasi penggunaan kekuatan militer Trump gagal karena kurangnya dukungan dari Partai Republik, tetapi kontroversi yang dipicu oleh operasi di Venezuela kali ini mungkin akan mengubah sikap sebagian anggota legislatif Republik yang memiliki keraguan terhadap eskalasi ketegangan.

Mengingat seluruh anggota Demokrat dan Senator Republik Rand Paul (salah satu inisiator RUU) diperkirakan akan mendukung RUU ini, hanya dibutuhkan tiga anggota Republik lagi yang membelot untuk mencapai 51 suara yang diperlukan agar RUU lolos.

Namun, setelah keluar dari Senat, Resolusi Kekuasaan Perang masih memerlukan persetujuan DPR dan tanda tangan Trump untuk menjadi undang-undang. Diperkirakan Donald Trump akan memveto resolusi apa pun yang membatasi wewenangnya sebagai panglima tertinggi. Bulan November lalu, Senat menolak resolusi kekuasaan perang Venezuela yang diajukan bersama oleh Kaine dan rekan-rekannya, saat itu dari kubu Republik hanya Rand Paul dan Senator Alaska Lisa Murkowski yang memberikan dukungan.

Di sisi lain, laporan tersebut menunjukkan bahwa Pemimpin Partai Republik Thune mendukung penangkapan Maduro dan memuji militer AS yang melaksanakan "misi operasi yang diperlukan". Ia memperkirakan pemerintah akan memberikan lebih banyak penjelasan mengenai operasi ini dan isi "strategi kontranarkoba komprehensif" mereka. Ketua DPR Mike Johnson juga mengatakan kepada media bahwa pemerintahan Trump sedang mengatur jadwal untuk memberikan pengarahan kepada anggota Kongres.