(Taiwan, ROC) --- Sebuah data statistik yang mengkhawatirkan menempatkan Taiwan pada peringkat kedua tertinggi di Asia untuk urusan perceraian, hanya satu tingkat di bawah Tiongkok. Dengan tingkat perceraian mencapai 2,28‰, dan sepertiga dari seluruh perceraian terjadi pada lima tahun pertama pernikahan, Biro Urusan Hukum kini melirik sebuah resep mujarab dari Korea Selatan, yakni sistem pertimbangan perceraian wajib.

Korea Selatan, yang pernah dijuluki Republik Perceraian karena tingkat perceraiannya yang meroket, berhasil menekan angkanya secara signifikan setelah menerapkan masa tenang atau sistem pertimbangan perceraian pada tahun 2008. Sistem ini pada dasarnya adalah sebuah rem darurat yang dirancang untuk mencegah perceraian impulsif.

Bagaimana cara kerjanya? Pasangan yang sepakat bercerai harus mengajukan permohonan ke pengadilan, kemudian wajib memasuki masa pertimbangan selama 1 hingga 3 bulan (tergantung apakah mereka memiliki anak). Selama periode ini, mereka bisa disarankan untuk mengikuti konseling profesional.

Tujuannya sederhana, memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk benar-benar berpikir jernih dan memastikan kembali keputusan mereka. Jika setelah masa tenang berakhir mereka tetap ingin berpisah, barulah proses perceraian bisa dilanjutkan.

Hal ini sangat kontras dengan prosedur di Taiwan yang sangat sederhana, di mana kesepakatan bersama yang ditandatangani dua saksi sudah cukup untuk mengakhiri pernikahan di kantor catatan sipil.

Biro Urusan Hukum berpendapat bahwa meskipun sistem ini tidak bisa memaksa orang untuk tidak ingin bercerai, ia terbukti efektif membuat orang sulit untuk bercerai secara gegabah.

Dengan tingginya angka perceraian pernikahan kilat di Taiwan, mengadopsi sistem serupa dianggap layak dipertimbangkan untuk memberikan kesempatan kedua bagi ikatan pernikahan yang mungkin masih bisa diselamatkan.