Menghadapi masalah rendahnya angka kelahiran dan penuaan populasi di Taiwan, Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (MOL) memberlakukan peraturan baru tahun ini dengan membuka jalur perekrutan tenaga teknis asing langsung dari luar negeri.

Langkah ini memicu penolakan dari kalangan konservatif di dalam negeri, yang berpendapat bahwa hak-hak pekerja lokal dan pekerja migran harus ditangani secara terpisah (decoupling). Pada Sabtu kemarin (17/1), kelompok sipil menggelar forum yang mengundang para akademisi dari kubu kiri dan kanan untuk berdiskusi bersama.

Di tahun yang baru, regulasi baru MOL mulai berlaku. Guna mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja, pemerintah mendorong Program Peningkatan Tenaga Kerja Transnasional.

Dalam skema ini, jika sektor manufaktur menaikkan gaji pekerja lokal, maka mereka dapat menambah kuota pekerja migran. Selain itu, untuk pertama kalinya dibuka jalur perekrutan tenaga teknis asing langsung dari luar negeri, tidak lagi terbatas pada mereka yang sudah berada di Taiwan.

Namun, kelompok sipil khawatir hal ini akan berdampak pada hak-hak pekerja lokal.

Pengacara Tung Wen-hsun (童文薰) mengatakan, "Jika gaji pekerja lokal dan pekerja asing tidak dapat dipisahkan, maka definisi upah minimum harus disesuaikan sedikit saja, yaitu melindungi upah minimum negara asal pekerja migran. Anda seharusnya mengacu pada upah minimum di negara asal mereka. Saat ini pekerja migran menikmati asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan kita, tetapi jika suatu saat kita berperang, apakah mereka perlu ikut berperang? Tidak perlu."

Kelompok sipil berpendapat bahwa pemisahan gaji antara pekerja lokal dan asing bukan bertujuan untuk mengusir mereka, melainkan berharap agar perekrutan pekerja migran dilakukan dengan prasyarat tidak memengaruhi gaji, jam kerja, dan kesempatan kerja tenaga kerja domestik.

Selain itu, ada usulan untuk melegalkan pekerja migran yang hilang kontak (pemutihan), tetapi hal ini dipertanyakan karena dianggap secara tidak langsung mendorong tindakan melarikan diri dan perilaku ilegal.

Ketua Taiwan Solidarity Party (TSP), Chou Ni-an (周倪安), mengatakan, "Kita tidak boleh membiarkan mereka yang ilegal menjadi legal. Pekerja asing ilegal menyediakan (menjual) akun rekening untuk penipuan, meskipun kasusnya terungkap, karena pelakunya adalah pekerja asing dan orangnya sudah pergi, Anda sama sekali tidak bisa menemukannya. Ini juga mencoreng nama baik Taiwan. Pekerja lokal dan asing harus dilindungi masing-masing, dan kita harus memprioritaskan tenaga kerja Taiwan."

Ketua Formosa Republican Association (FRA), Chen Yen-sheng (陳彥升), menuturkan, "Sebenarnya untuk melangkah menuju pengembangan industri generasi berikutnya, kebijakan pekerja migran ini sangatlah penting. Misalnya, ada beberapa kebijakan di Singapura dan Hong Kong yang bisa kita pelajari."

Asosiasi FRA menggelar tiga forum berturut-turut. Forum ketiga ini mengangkat tema utama seputar pekerja migran dan imigrasi, dengan mengundang akademisi Taiwan dari spektrum kiri dan kanan untuk berdiskusi bersama, dengan harapan dapat menyempurnakan pasar tenaga kerja negara melalui pertukaran pandangan masing-masing.