(Taiwan, ROC) – Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam beberapa hari terakhir terus melontarkan pernyataan ketidakpuasan terkait tercapainya kesepakatan perdagangan tarif antara Taiwan dan Amerika Serikat (AS).

Wakil Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC), Liang Wen-chieh (梁文傑) dalam konferensi pers rutin MAC yang digelar pada Kamis (22/1) menyebut jika PKT belakangan ini kerap menggambarkan kesepakatan Taiwan-AS tersebut dengan istilah seperti “menguras Taiwan” dan “pengosongan industri”.

Namun, dirinya menegaskan bahwa pada kenyataannya masing-masing pihak memiliki jalur pembangunan ekonominya sendiri, dan yang terpenting adalah mengurus urusan ekonomi masing-masing. Liang menambahkan, jika PKT ingin bersusah payah memikirkan industri dan perekonomian Taiwan, akan lebih baik jika mereka terlebih dahulu menangani persoalan ekonomi mereka sendiri.

Liang Wen-chieh (梁文傑) menunjukkan, mendiang mantan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Li Ke-qiang (李克強) pada tahun 2020 lalu perbah berkata bahwa terdapat 600 juta penduduk di Daratan Tiongkok yang memiliki pendapatan bulanan kurang dari 1.000 yuan. Menurut data terbaru dari Biro Statistik Nasional RRT pada tahun 2024, pendapatan bulanan 600 juta orang tersebut hanya meningkat dari 1.000 yuan menjadi 1.300 yuan, atau naik sekitar 300 yuan saja, sebuah kenaikan yang dinilainya sangat terbatas.

Namun pada saat bersamaan, PKT justru menggelontarkan dana dalam jumlah besar untuk bantuan dan pinjaman ke luar negeri. Data menunjukkan bahwa RRT setiap tahunnya menyalurkan bantuan luar negeri sebesar 60-100 miliar dolar AS, dengan total kumulatif yang kini berkemungkinan telah melampaui 1,5 triliun dolar AS. Liang mempertanyakan mengapa dana sebesar itu tidak digunakan untuk benar-benar memperbaiki kondisi kehidupan ekonomi rakyatnya sendiri.

Liang menegaskan bahwa masing-masing pihak memiliki persoalan industri dan pembangunan ekonomi yang harus ditangani sendiri. PKT tidak perlu mencampuri urusan ekonomi dan pembangunan Taiwan. Semua pihak ingin mengelola urusannya masing-masing, dan itulah poin terpenting.

Selain itu, terkait pengumuman terbaru dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RRT pada Selasa (20/1) mengenai “Kontrak Perjalanan Wisata Penduduk Tiongkok Daratan ke Wilayah Taiwan”, Liang Wen-chieh (梁文傑) menyatakan bahwa dalam upaya memulihkan pariwisata lintas Selat, MAC tetap berharap pihak terkait dapat menanggapi surat dari pihak Taiwan mengenai permintaan perundingan, guna memastikan keamanan, kualitas, stabilitas, dan keadilan pariwisata lintas Selat.

Liang menyampaikan bahwa momentum sering kali berlalu dengan cepat. Dirinya mempertanyakan mengapa hingga kini rombongan wisata dari Taiwan masing belum dapat diberangkatkan ke Daratan Tiongkok. Hal itu, menurutnya, disebabkan oleh pengumuman “22 Pasal Anti-Kemerdekaan” oleh PKT pada saat itu, yang dipandang Taiwan sebagai tindakan yang sangat tidak bersahabat, bahkan sangat buruk.

Dirinya menambahkan, setelah itu pihak Negeri Tirai Bambu terus mengumumkan siapa yang disebut sebagai “tokoh kemerdekaan Taiwan” dan siapa yang dilabeli sebagai “pendukung kemerdekaan Taiwan”. Bahkan baru-baru ini, jaksa yang menangani kasus keamanan nasional pun dimasukkan ke dalam daftar “pendukung kemerdekaan Taiwan”. Menurutnya, siklus negatif semacam ini tentu tidak ingin dilihat oleh siapa pun. Namun setiap kali muncul upaya untuk memperbaiki hubungan, pihak seberang justru mengambil langkah-langkah yang membuat hubungan lintas Selat kembali memburuk, yang jelas tidak menguntungkan bagi hubungan kedua belah pihak.