(Taiwan, ROC) – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) mengesahkan rancangan undang-undang alokasi dana pertahanan senilai total 838,7 miliar dolar AS (sekitar 26,5 triliun dolar AS), yang memberikan otorisasi sebesar 1 miliar dolar AS untuk memperkuat kerja sama keamanan dengan Taiwan. RUU tersebut juga mengalokasikan dana sebesar 150 juta dolar AS untuk mengganti peralatan pertahanan yang telah diberikan kepada Taiwan.

DPR AS mengesahkan RUU Alokasi Dana Gabungan Tahun Anggaran 2026 dengan suara 341 berbanding 88, yang mencakup RUU alokasi dana pertahanan yang telah disebut sebelumnya. Senat dijadwalkan akan kembali bersidang pada minggu depan, dan harus mengesahkan RUU alokasi dana ini sebelum dana pemerintah federal habis pada 30 Januari.

Komite Anggaran DPR AS pada Senin (19/1) mengumumkan RUU anggaran dana pertahanan, dan melalui pernyataan menyatakan bahwa sesuai dengan permintaan anggaran yang diajukan Presiden, rancangan undang-undang tersebut mengalokasikan 1 miliar dolar AS untuk “Inisiatif Kerja Sama Keamanan Taiwan”, serta 150 juta dolar AS untuk penggantian dan kompensasi peralatan pertahanan yang telah diberikan kepada Taiwan.

Teks RUU tersebut menyatakan bahwa dari dana yang dialokasikan untuk “operasi dan pemeliharaan antar-matra”, sebesar 1 miliar dolar AS harus diberikan kepada Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS (DSCA) untuk “Inisiatif Kerja Sama Keamanan Taiwan”, dan dana ini dapat digunakan hingga 30 September 2027.

DSCA mendefinisikan “Inisiatif Kerja Sama Keamanan Taiwan” sebagai upaya untuk memastikan Taiwan memiliki kemampuan pertahanan mandiri yang memadai, baik melalui penguatan kemampuan militer Taiwan, pasukan keamanan pemerintah pusat, maupun lembaga keamanan pemerintah pusat guna menghadapi tekanan dan agresi, maupun melalui peningkatan kapasitas lembaga sipil pemerintah pusat Taiwan untuk melakukan pengawasan dan dukungan terhadap pasukan tersebut.

Berdasarkan RUU tersebut, dana ini akan digunakan oleh Menteri Pertahanan AS setelah berkoordinasi dan mencapai kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri, untuk memberikan bantuan kepada Taiwan, termasuk pembelian peralatan pertahanan baru, layanan, serta pendidikan dan pelatihan militer. Menteri Pertahanan diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap kuartal kepada komite terkait pertahanan di Kongres mengenai penggunaan dan status dana tersebut.

Secara keseluruhan untuk kawasan Indo-Pasifik, RUU tersebut menyatakan bahwa dari dana yang dialokasikan untuk “Operasi dan Pemeliharaan Angkatan Laut”, maksimal sekitar 16,8 juta dolar AS dapat digunakan untuk “Program Inisiatif Kawasan Asia-Pasifik”. Dana ini memungkinkan Komando Indo-Pasifik AS untuk melaksanakan kegiatan kerja sama keamanan di kawasan, termasuk bantuan kemanusiaan, serta menutupi biaya tambahan dan biaya personel yang timbul dari pelatihan dan latihan bersama dengan pasukan keamanan asing.

RUU juga menyebutkan jika dana terkait tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan yang dilakukan oleh Institut Virologi Wuhan atau yang terkait dengannya, maupun untuk mendukung penelitian apa pun yang dilakukan oleh EcoHealth Alliance di Tiongkok dan didukung oleh pemerintah Tiongkok. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika Menteri Pertahanan menilai bahwa pengecualian terhadap larangan tersebut sesuai dengan kepentingan keamanan nasional AS.

Institut Kesehatan Nasional (NIH) AS pada dekade 2010-an melalui organisasi nirlaba “EcoHealth Alliance” membiayai penelitian virus corona kelelawar di Institut Virologi Wuhan. Selama masa pemerintahan pertama Trump pada 2020, pendanaan ini dihentikan, tetapi pemerintah Biden kemudian mengembalikan sebagian dari pendanaan tersebut.