Anggaran pertahanan tahunan dan anggaran militer khusus terus menerus gagal untuk ditinjau, Menteri Pertahanan Wellington Koo pada hari Senin ini (26/1) dalam sidang Yuan Legislatif kembali menegaskan betapa pentingnya anggaran bagi pengembangan kemiliteran Taiwan, saat bersamaan juga menekankan pihaknya bersedia untuk menjalani komunikasi dengan partai berkuasa dan oposisi, berharap bisa dibahas secara substantif. Di sisi lainnya, ia juga menanggapi kritikan tentang pembentukan “Pusat Koordinasi Kekuatan Tempur Gabungan” dari Kemenhan, yang akan menjadi bentuk lain dari “pengawasan militer” AS, dalam kesempatan tersebut Menhan Wellington Koo memberikan klarifikasi dan menegaskan hal ini tidak benar.

Anggaran pertahanan tahunan dan NT$1,25 trilyun anggaran khusus untuk pengadaan militer terus menerus dihadang oleh partai oposisi, beberapa hari ini, terdengar mantan Ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP) Ko Wen-je mengusung “undang-undang reproduksi buatan” sebagai pengganti anggaran umum dan anggaran militer khusus untuk disampaikan. Sehubungan dengan hal ini, Menhan Wellington Koo dalam sidang Yuan Legislatif 26 Januari pagi hari menyampaikan, baik anggaran umum maupun anggaran khusus diusulkan oleh Kemenhan, berdasarkan pada adanya situasi ancaman musuh dan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan operasi tempur gabungan, hal ini sangat penting bagi keamanan nasional Taiwan.

Menhan Wellington Koo mengemukakan, semua anggaran terkait melalui perencanaan komprehensif, saat bersamaan juga melakukan pembahasan dengan pihak AS, disesuaikan dengan kebutuhan operasional pertahanan Taiwan, melalui berbagai cara untuk membuat perencanaan dan berharap mendapat dukungan dari partai berkuasa dan oposisi, pihaknya sangat bersedia untuk melakukan komunikasi dengan partai berkuasa dan oposisi. Menhan Wellington Koo mengatakan, “Beberapa perencanaan komprehensif ini, sebenarnya sangat mengutamakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dengan cepat. Maka saya berharap partai berkuasa dan oposisi memberikan dukungannya, kami juga bersedia untuk berkomunikasi dengan semua pihak, jadi kami sungguh-sungguh sangat berharap dapat segera menyampaikannya, agar bisa memasuki tahap peninjauan substantif.”

Selain itu, media asing juga memberitakan, Kemenhan akan membentuk “Pusat Koordinasi Kekuatan Tempur Gabungan”, yang merupakan koordinasi intelijen Taiwan-AS, menyediakan informasi sasaran intelijen jika diperlukan, saat bersamaan menjadi bentuk pengawasan lainnya dari pihak AS.

Wellington Koo memberikan klarifikasi bahwa, “pengawasan militer” tidak benar. Menhan Wellington Koo mengatakan, “berkaitan dengan pertukaran urusan militer Taiwan-AS, dari awal pihak kami telah memiliki beberapa mekanisme yang sistematis untuk pertukaran ini, bisa diperdalam menjadi kerja sama di berbagai bidang, yang berfungsi untuk memperkuat kemampuan operasional pertahanan kami. Hal yang terkait dengan mekanisme komando juga ada, jadi saya kembali menegaskan bahwa tidak ada yang disebut dengan “pengawasan militer”.

Baru-baru ini muncul gejolak dalam kepemimpinan militer dan politik Tiongkok, termasuk pemecatan Wakil Ketua Komisi Militer Partai Komunis Tiongkok Pusat Zhang You- xia(張又俠) dan Kepala Staf Gabungan Komisi Militer Pusat Liu Zhen-li(劉振立) dari jabatan mereka karena “pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum”, hal ini membuat masyarakat dunia kuatir dapat memengaruhi perkembangan situasi Selat Taiwan. Wellington Koo menjelaskan, meskipun pihak kami terus memantau perubahan kepemimpinan partai komunis, namun pihaknya tidak akan mengambil putusan berdasarkan pada perubahan pemerintah tingkat tinggi, melainkan secara utuh memantau urusan militer maupun non-militer Tiongkok, untuk menilai kemungkinan niat dan tindakan mereka.