Usulan publik untuk menerapkan sistem kerja empat hari seminggu di Taiwan, yang telah mendapatkan lebih dari 5.000 dukungan dan memicu debat nasional, secara resmi ditolak oleh Kementerian Ketenagakerjaan (MOL). Dalam tanggapan resminya, MOL menyatakan bahwa setelah melakukan pertimbangan mendalam dan serangkaian diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, penerapan kebijakan libur tiga hari seminggu secara menyeluruh dinilai belum memungkinkan untuk kondisi Taiwan saat ini.

MOL menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor krusial, termasuk potensi dampak terhadap pendapatan pekerja, karakteristik industri yang beragam, model layanan publik dan swasta, serta stabilitas operasi ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun pemerintah mengakui adanya perubahan struktur demografi menuju masyarakat super-lansia dan meningkatnya kebutuhan akan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, langkah radikal menuju kerja empat hari seminggu dianggap terlalu berisiko.

Para perwakilan dari kelompok pekerja, pengusaha, dan akademisi yang diundang dalam diskusi sebagian besar sepakat bahwa prioritas saat ini adalah memastikan implementasi penuh dari sistem libur dua hari seminggu yang sudah ada.

Sebagai gantinya, MOL akan mengalihkan fokusnya untuk mendorong penerapan langkah-langkah fleksibilitas jam kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi negosiasi antara pemberi kerja dan pekerja guna menemukan skema jam kerja yang lebih adaptif, tanpa mengubah total jam kerja mingguan secara drastis.

Pemerintah akan memperkuat kerangka hukum terkait jam kerja fleksibel dan mekanisme negosiasi kolektif, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah dan kondusif bagi retensi talenta, sekaligus tetap menjaga hak-hak pekerja dan kelangsungan dunia usaha.