Sebagai bagian dari komitmen dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Taiwan-AS (ART), Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (MOL) mengumumkan serangkaian reformasi ketenagakerjaan yang signifikan. Langkah-langkah progresif ini mencakup penerapan larangan total pemungutan biaya perekrutan terhadap pekerja migran di sektor manufaktur dan perikanan dalam waktu tiga tahun, serta penguatan hak berserikat bagi para pekerja dalam kurun waktu lima tahun. Reformasi ini bertujuan untuk menyelaraskan standar hak asasi manusia ketenagakerjaan Taiwan dengan norma internasional dan memperkuat posisi Taiwan sebagai rantai pasokan global yang etis dan berkualitas.

Salah satu poin utama dari reformasi ini adalah larangan impor produk yang dihasilkan melalui kerja paksa, sejalan dengan Pasal 307 Undang-Undang Tarif AS. Untuk mencegah praktik kerja paksa di dalam negeri, pemerintah akan merevisi undang-undang untuk secara eksplisit melarang pemberi kerja menahan dokumen identitas penting milik pekerja, seperti paspor.

Di bidang hak berserikat, pemerintah berencana untuk menurunkan ambang batas jumlah anggota yang diperlukan untuk membentuk serikat pekerja, terutama bagi pekerja di usaha kecil dan menengah (UKM). Selain itu, mekanisme untuk memilih atau membubarkan serikat pekerja akan disempurnakan untuk memastikan organisasi tersebut benar-benar mewakili kepentingan anggotanya.

Menteri MOL, Hung Sun-han (洪申翰), menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian dengan AS ini menjadi tonggak penting yang tidak hanya memberikan preferensi tarif, tetapi juga mendorong Taiwan untuk meningkatkan standar perlindungan hak-hak buruh, yang pada akhirnya akan memperkuat reputasi Model Taiwan di panggung dunia.