Presiden Lai Ching-te (賴清德), Sabtu hari ini (28/2) menghadiri Upacara Peringatan Pusat Peringatan 79 Tahun Peristiwa 28 Februari di Kaohsiung. Presiden Lai menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan peringatan 28 Februari setiap tahun bertujuan agar di atas landasan kebenaran, generasi demi generasi dapat saling memahami dan bersatu, demi memastikan demokrasi Taiwan tidak akan pernah berjalan mundur.

Upacara Peringatan Pusat Peringatan 79 Tahun Peristiwa 28 Februari digelar pada tanggal 28 Februari di alun-alun depan Museum Sejarah Kota Kaohsiung. Acara ini dihadiri oleh Presiden Lai Ching-te, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰), Menteri Dalam Negeri Liu Shyh-fang (劉世芳), Menteri Kebudayaan Li Yuan (李遠), serta Wali Kota Kaohsiung Chen Chi-mai (陳其邁).

Dalam pidatonya, Presiden Lai menyatakan bahwa pemerintah pada masa itu menggunakan kekerasan negara untuk menyakiti rakyat, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di masyarakat. Meskipun banyak bukti telah dimusnahkan, intervensi mesin negara serta upaya menutupi bukti dan fakta itu sendiri merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat dihapuskan.

Beliau mengatakan, ke depannya Kementerian Pendidikan (MOE) harus lebih aktif mengimplementasikan program aksi keadilan transisi nasional, mengintegrasikan memori sejarah lokal ke dalam kurikulum sekolah, agar generasi muda sejak dini dapat memahami sejarah Taiwan dan mencintai tanah air ini. MOE juga harus lebih aktif menyelenggarakan kegiatan keadilan transisi, agar lebih banyak orang mengetahui proses perkembangan demokrasi Taiwan, sehingga setiap orang dapat menceritakan kisah mereka sendiri, menyanyikan lagu mereka sendiri, dan mencintai negara mereka sendiri.

Presiden Lai menunjukkan bahwa pemerintah akan melangkah lebih jauh dalam mewujudkan keadilan transisi. Sebelumnya, penerbitan kembali 1.500 sertifikat pemulihan nama baik merupakan harapan agar pemerintah dapat berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan keadilan dan kebenaran yang terlambat bagi para korban dan keluarga mereka.

Selain itu, terkait lokasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di era pemerintahan otoriter, ia berterima kasih kepada Kementerian Kebudayaan (MOC) yang telah memulai proses peninjauan. Ia berharap dapat melestarikan lebih banyak situs yang memiliki makna keadilan transisi, termasuk lokasi terjadinya Pembantaian Keluarga Lin yang telah ditetapkan sebagai situs bermakna keadilan transisi dan akan dipelihara lebih lanjut.

Presiden Lai mengatakan, "Ia berharap generasi demi generasi orang Taiwan dapat melangkah masuk ke setiap situs sejarah di berbagai tempat, untuk merenungkan dan memikirkan persekusi pemerintahan otoriter terhadap hak asasi manusia dan kebebasan, serta bersama-sama memperdalam perkembangan demokrasi Taiwan."

Presiden menekankan, Peristiwa 28 Februari mengajarkan kepada semua orang bahwa demokrasi tidak pernah menjadi hadiah yang jatuh dari langit, melainkan sesuatu yang harus dijaga dengan nyawa oleh setiap generasi orang Taiwan.

Hanya dengan menghadapi sejarah secara jujur dan mengejar kebenaran, rekonsiliasi sosial yang sesungguhnya dapat terwujud, demi membangun negara yang harmonis, berkeadilan, dan bermartabat. Penyelenggaraan kegiatan peringatan 28 Februari setiap tahun bertujuan agar di atas landasan kebenaran, generasi demi generasi dapat saling memahami dan bersatu, demi memastikan demokrasi Taiwan tidak akan pernah berjalan mundur.