Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) pada hari ini (3/3) menuju Yuan Legislatif guna menyampaikan laporan khusus terkait hasil negosiasi tarif timbal balik antara Taiwan dan Amerika Serikat (AS) serta dampaknya, sekaligus menjawab pertanyaan dari para legislator.

PM Cho menyebutkan, Taiwan telah memperoleh tarif 15% yang tidak dikenakan secara berlapis serta perlakuan paling menguntungkan berdasarkan Pasal 232, melalui MoU dan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART). Dirinya menambahkan, meskipun Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan, berbagai perlakuan istimewa tersebut tetap memiliki stabilitas hukum.

Pemerintah juga akan terus berupaya memperoleh perlakuan yang paling menguntungkan bagi Taiwan, guna memastikan daya saing industri dan kepentingan nasional tetap terjaga.

PM Cho Jung-tai (卓榮泰) menyatakan, terkait isi ART, selain memperoleh perlakuan tarif 15% yang tidak dikenakan secara berlapis, Taiwan juga berhasil memperjuangkan sebanyak 2.072 jenis produk yang dibebaskan dari tarif timbal balik, sehingga rata-rata tarif ekspor ke AS turun menjadi 12,33%.

Dari sisi impor, pemerintah tetap menjaga keamanan pangan dan ketahanan industri, dengan 93 jenis produk tidak diturunkan tarifnya atau tetap mempertahankan tingkat tarif tertentu, termasuk sebanyak 27 produk pertanian seperti beras yang tidak mengalami penurunan tarif.

Selain itu, setelah Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan, pihak AS beralih menggunakan Pasal 122 dari UU Perdagangan 1974 untuk mengenakan tarif sementara, serta kemungkinan melakukan penyelidikan lanjutan yang dapat diperluas.

PM Cho menyebutkan, pemerintah telah segera menghubungi pihak Negeri Paman Sam dan menilai dampak kebijakan tersebut sedari awal. Dirinya menegaskan bahwa perlakuan tarif 15% yang tidak dikenakan secara berlapis yang diperoleh melalui ART memiliki stabilitas hukum, sehingga menjadi landasan yang menguntungkan bagi Taiwan dalam menghadapi perubahan kebijakan dari pihak AS.

PM Cho menegaskan, pihak AS berkemungkinan akan terus menyesuaikan tarif melalui Pasal 122, Pasal 301, atau dengan memperluas penyelidikan berdasarkan Pasal 232. Namun, apa pun perubahan situasi eksternal, ART dan MoU yang telah disepakati telah membangun fondasi kelembagaan, sehingga memastikan Taiwan tetap memiliki keunggulan relatif.

Terakhir, PM Cho menyatakan bahwa dalam menghadapi perubahan situasi tarif, pemerintah tidak akan mengurangi anggaran khusus sebesar NT$93 miliar yang telah dialokasikan. Berbagai program dukungan dari Kementerian Urusan Ekonomi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Ketenagakerjaan juga akan terus dijalankan.

Pemerintah ke depannya bahkan akan beralih dari sikap bertahan menjadi lebih ofensif, dengan membantu industri Taiwan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki.

Selain itu, Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chiun (鄭麗君) menyatakan bahwa pemerintahan Donald Trump saat ini menggunakan “Pasal 122” sebagai alat tarif sementara, yang bersifat sebagai pengaturan transisi. Cheng menegaskan bahwa ART antara Taiwan dan AS yang telah dicapai tetap menjadi dasar yang menguntungkan bagi pembangunan kembali sistem perdagangan ke depan.

Pihak Yuan Eksekutif saat ini masih menunggu pihak AS untuk memperjelas dasar hukum terkait serta rincian perlakuan preferensial yang diberikan. Setelah hal tersebut dikonfirmasi, perjanjian itu akan diajukan ke parlemen guna ditinjau dan disahkan.