Wadah pemikir Heritage Foundation AS merilis "Indeks Kebebasan Ekonomi 2026" pada tanggal 10 Maret, di antara 184 negara, Taiwan menempati peringkat ke-5 secara global. Meskipun peringkatnya turun satu peringkat dari tahun 2025, skor total rata-rata tahun ini adalah 79,8, sedikit meningkat 0,1 poin dari tahun lalu. Dewan Pegembangan Nasional (NDC) mengatakan, bahwa dalam menghadapi gelombang AI, pihaknya akan memanfaatkan keunggulan industri Taiwan untuk berupaya mencapai kinerja yang lebih baik di bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, dan kebebasan finansial.

Menurut "Indeks Kebebasan Ekonomi 2026," Singapura menduduki puncak daftar kebebasan ekonomi global, diikuti oleh Swiss, Irlandia, dan Australia di peringkat ke-2 hingga ke-4. Taiwan menempati peringkat ke-5 secara global dan kedua di Asia, di atas Belanda (10), Kanada (14), Korea Selatan (19), Amerika Serikat (22), Inggris (29), Jepang (30), dan Tiongkok (154). Laporan tersebut menunjukkan bahwa di antara negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, AS mengalami peningkatan terbesar dalam kebebasan ekonomi selama tahun lalu, dengan skor 72,8 poin, naik 2,6 poin dari tahun lalu, menempati peringkat ke-22.

Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh pasar saham AS yang kuat, tingkat pengangguran yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang kuat sejak Presiden Trump menjabat, ditambah dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kebebasan lebih besar dan mengurangi biaya operasional, sehingga menghasilkan peningkatan skor yang signifikan.

Namun, laporan tersebut juga mencatat bahwa banyak negara terus mengalami kondisi fiskal yang memburuk, dengan meningkatnya defisit fiskal dan utang publik yang melemahkan produktivitas dan menyebabkan kelemahan ekonomi. Lebih lanjut, negara-negara menghadapi banyak tantangan struktural jangka panjang di bidang kebijakan seperti transparansi, efisiensi, keterbukaan, dan efektivitas pemerintah. Oleh karena itu, skor kebebasan ekonomi global tetap “Mostly Unfree” hanya 59,9 poin.

Di Taiwan, enam dari dua belas indikator evaluasi tahun ini diberi peringkat "Kebebasan" (dari 100 hingga 80 poin): "Efisiensi Peradilan" (94,3 poin), "Keuangan Publik yang Sehat" (92,9 poin), "Pengeluaran Pemerintah" (90 poin), "Kebebasan Perdagangan" (86 poin), "Hak Milik" (83,4 poin), dan "Kebebasan Moneter" (80,3 poin).

Skor untuk "Hak Milik," "Pemerintahan Bersih," "Keuangan Publik yang Sehat," dan "Kebebasan Moneter" semuanya meningkat. Lebih lanjut, Taiwan berada di antara 20 besar dunia dalam empat indikator: "Kebebasan Perdagangan" (ke-8), "Kebebasan Buruh" (ke-13), "Efisiensi Peradilan" (ke-15), dan "Kebebasan Moneter" (ke-16); di antara indikator-indikator ini, "Kebebasan Buruh" mengalami peningkatan terbesar, naik dari peringkat ke-17 menjadi ke-13.

Dewan Pengembangan Nasional (NDC) merilis naskah pers kemarin (11/3) yang menyampaikan, bahwa Taiwan akan menerapkan beberapa reformasi hukum antara tahun 2024 dan 2025, termasuk mengubah Undang-Undang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan mendorong peningkatan dan transformasi UKM, mengubah rincian implementasi Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik untuk diterapkan secara meluas; mengubah rincian implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan untuk melonggarkan persyaratan tempat tinggal untuk naturalisasi bagi para profesional berketerampilan tinggi, dan mengubah Undang-Undang Kelistrikan untuk melonggarkan pembatasan perdagangan listrik hijau dan menambahkan kategori khusus bisnis penyediaan listrik.

Selain itu, program Visa Digital Nomad akan menjadikan Taiwan sebagai pusat bagi talenta digital nomad; dan amandemen Undang-Undang Inovasi Industri akan mencakup insentif pajak untuk mendorong bisnis mengadopsi kecerdasan buatan, konservasi energi dan pengurangan karbon, serta untuk memberi penghargaan atas investasi di perusahaan rintisan.

Namun, peringkat Taiwan dalam indikator "beban pajak" akan turun dari peringkat ke-87 pada tahun 2025 menjadi peringkat ke-93 pada tahun 2026, menjadikannya indikator dengan kinerja terburuk. Pejabat NDC menjelaskan bahwa perbedaan skor antara dua tahun tersebut kecil, menunjukkan kinerja yang seimbang; sistem pajak nasional perlu dipertimbangkan dari berbagai perspektif, dan meskipun beban pajak Taiwan secara keseluruhan lebih tinggi daripada Hong Kong dan Singapura, namun masih lebih rendah daripada Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

Ke depan, Dewan Pengembangan Nasional (NDC) percaya bahwa faktor-faktor seperti perkembangan kecerdasan buatan (AI), kebijakan tarif AS, kelebihan kapasitas Tiongkok, dan risiko geopolitik dan iklim akan terus memengaruhi kinerja ekonomi global. Di tengah gejolak politik dan ekonomi internasional, Taiwan akan terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip inti liberalisasi ekonomi, mengurangi regulasi sambil mempertahankan inovasi dan keterbukaan untuk mempertahankan daya saingnya dalam lanskap yang berubah ini.

Pejabat NDC lebih lanjut menunjukkan bahwa Taiwan memiliki keunggulan industri dalam menghadapi gelombang AI, yang memberikan fondasi yang menguntungkan. Selain itu, keterbukaan pasar merupakan kekuatan Taiwan, dengan indikator terkait seperti kebebasan perdagangan, kebebasan investasi, dan kebebasan keuangan yang berkinerja baik. Kebijakan-kebijakan tersebut akan dipadukan dengan kekuatan Taiwan untuk memandu peningkatan dan transformasi industri, mendorong vitalitas ekonomi, serta menciptakan momentum pertumbuhan yang tangguh dan berkelanjutan.