Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) beberapa tahun terakhir ini menimbulkan banyak intormasi palsu atau informasi yang membingungkan, Legislator dari partai berkuasa Partai Progresif Demokratik Michelle Lin (林楚茵) pada hari ini (17/3) dalam keprihatinan Yuan Legislatif terkait perang kognitif Tiongkok terhadap Taiwan, mengemukakan bahwa Partai Komunis Tiongkok menggunakan AI untuk membuat informasi palsu dan mengganggu jalannya demokratis masyarakat, untuk itu menginterpelasi tim administratif apakah sudah ada tindakan tanggapan khusus. Menteri Urusan Daratan Tiongkok Chiu Chui-cheng (邱垂正) menyampaikan, pemerintah telah mengupayakan dalam empat arahan yaitu kerja sama lintas kementerian, melakukan penyesuaian platform internasional, mekanisme hukum dan pendidikan pengetahuan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir ini kemajuan dan perkembangan kecerdasan buatan sangat pesat, tetapi hal ini juga mengakibatkan risiko timbul banyakan dan menyebarluas dengan cepatnya informasi palsu. Legislator DPP Michelle Lin hari ini (17/3) di Yuan Legislatif melontarkan, tindakan intervensi Tiongkok terhapat Taiwan semakin lama semakin meningkat, terus menerus membuat informasi palsu melalui AI mengganggu pemilu dan opini publik Taiwan dan Jepang serta negara-negara demokrasi lainnya.

Michelle Lin menyampaikan, Tiongkok melalui perusahaan informatika, perusahaan hubungan masyarakat atau tentara netter untuk memanipulasi opini public dari keseharian masyarakat Taiwan, Berdasarkan statistik lembaga keamanan nasional, ada penambahan sekitar 17 ribu an akun abal-abal dalam setahun dan 155 ribu informasi yang diragukan, hal ini memperlihatkan semakin meluasnya tindakan manipulasi yang dilakukan, juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik, untuk itu meminta tim Yuan Legislatif untuk memberikan penjelasan tindakan dan kebijakan nyata yang telah dilakukan.

Menteri Urusan Tiongkok Chiu Chui-cheng merespons, akun palsu dan video pendek yang dibuat oleh robot, serta tindakan manipulasi terkait APP dari Tiongkok, tentu memengaruhi kebebasan demokrasi Taiwan, bahkan dari kehidupan sehari-hari hingga pemberian suara pemilu, semua ini mungkin telah memengaruhi penalaran masyarakat.

Ia menyampaikan, menghadapi perang kognitif yang serius seperti ini, saat ini pemerintah melakukan tindakan dengan empat arahan penting, pertama adalah kerja sama lintas instansi dan kementerian, untuk “langsung membeberkan” apabila menghadapi informasi palsu, agar masyarakat dapat segera memahami kebenaran informasi, tetapi Chiu Chui-cheng juga dengan jujur menyampaikan, ada kesulitan dalam penelusuran, untuk itu membutuhkan kerja keras bersama dari tiap-tiap instansi. Kedua adalah menghadapi perusahaan platform online multinasional seperti Google, Meta, LINE dan lainnya yang harus bersama-sama mengurangi penyebaran informasi palsu melalui mekanisme kerja sama internasional.

Ketiga, pemerintah juga telah mengusulkan sejumlah perangkat hukum untuk mengatur informasi palsu yang membahayakan keamanan nasional dan masyarakat. Terakhir memperkuat pendidikan masyarakat termasuk keamanan internet, kesadaran keamanan data dan lainnya, menghindari masyarakat dipengaruhi oleh informasi palsu.