Jajak pendapat yang dilakukan oleh Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional (INDSR) menunjukkan lebih dari 60% warga Taiwan mendukung anggaran pemerintah khusus untuk pengadaan militer. Menteri Pertahanan Wellington Koo dalam sidang Yuan Legislatif pada hari Rabu ini (25/3) mengatakan, pihaknya berharap partai berkuasa dan oposisi bisa mengikuti jajak pendapat dan melakukan peninjauan lebih rasional. Berkaitan dengan partai oposisi yang meragukan terkait seringnya penundaan dan kurangnya mekanisme pengawasan pengadaan senjata dari AS, Menhan Wellington Koo menegaskan pihak AS telah membentuk tim kerja untuk memperlaju proses tersebut, Taiwan pun tidak boleh menangguhkan penguatan pertahanan nasionalnya karena penundaan ini.

Sidang Komite Luar Negeri dan Pertahanan Nasional, Komite Perekonomian Yuan Legislatif digelar pada hari Rabu ini (25/3) berlanjut melakukan peninjauan terkait berbagai versi “Peraturan Khusus untuk Pengadaan Militer Pertahanan Nasional”. Baru-baru ini INSDR dan kelompok swasta melakukan jajak pendapat terkait hal ini, dan hasilnya menunjukkan lebih dari 60% warga mendukung pengadaan militer. Menhan Wellington Koo saat diwawancarai sebelum sidang Yuan Legislatif, ia mengatakan, hal ini menunjukan banyak warga Taiwan yang mendukung penguatan kemampuan pertahanan nasional.

Wellington Koo mengemukakan, dilihat dari data yang relevan, warga Taiwan tidak hanya mendukung, tetapi juga mendukung dana anggaran sebesar NT$1,25 trilyun versi Yuan Eksekutif, sependapat dengan penguatan pertahanan untuk mencapai perdamaian, peningkatan kekuatan tempur secara efektif, ia berharap Yuan Legislatif bisa melakukan peninjauan berdasarkan hasil jajak pendapat. Menhan Wellington Koo mengatakan, “berharap saat melakukan peninjauan klausal bisa memahami kehendak seluruh masyarakat Taiwan, tidak membedakan partai berkuasa dan oposisi, duduk bersama dan bersikap rasional, kita berdiskusi bersama dengan peningkatan kekuatan militer kita, mari bersama memperkuat pertahanan nasional kita.”

Akan tetapi, partai oposisi meragukan karena adanya kondisi pengadaan militer dengan AS sering tertunda, termasuk kurangnya mekanisme pengawasan. Anggota legislatof partai KMT, Ma Wen-chun(馬文君) sangat meragukan Kemenhan yang mengatakan hanya ada 3 pengadaan militer yang tertunda, namun pada kenyataannya lebih banyak, entah mereka memanfaatkan tanggal pengiriman yang tertunda atau penambahan pembelian untuk menutup penundaan ini, tidak ada kepastian kapan barang bisa datang pada waktunya.

Menhan Wellington Koo merespons, sebagian kasus pengadaan militer memang benar dikarenakan adanya penambahan sehingga jadwal perlu disesuaikan, akan tetapi banyak yang telah diterima dan proses pengadaan sudah diselesaikan. Berkaitan dengan penundaan, pihak AS juga telah membentuk tim kerja untuk memperlaju proses. Menhan Wellington Koo mengatakan, “Tindakan AS memperlaju proses, sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatan pertahanan nasional Taiwan, sebenarnya AS mengalami tekanan cukup besar, maka saya pikir kedua belah pihak Taiwan-AS akan bekerja sama dalam hal ini.”

Wellington Koo menekankan, pembangunan kekuatan militer dan kesiapan perang adalah tugas yang berkelanjutan, tidak mungkin karena ada alutsista tertentu yang tertunda lalu menangguhkan, lagipula perang apa pun pasti memerlukan pengembangan bertahap, peningkatan kemampuan yang tidak hentinya dan Taiwan masih harus berlanjut memperkuat kekuatan tempur dan kemampuan menghadang musuh.