Pada Kamis hari ini (26/3), Yuan Legislatif melanjutkan pembahasan RUU Khusus Pengadaan Militer dan Pertahanan. Menanggapi desakan partai oposisi yang membatasi pasal-pasal hanya pada pembelian senjata dari AS dan mengecualikan sistem drone serta komando dan kendali AI, Menteri Pertahanan Wellington Koo (顧立雄) menyatakan bahwa versi Yuan Eksekutif merupakan hasil perencanaan yang panjang dan matang, sehingga ketujuh kategori pasal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Terkait kebuntuan pembahasan saat ini, Wellington Koo juga menyatakan akan terus melakukan komunikasi secara rasional, dengan harapan dapat memperoleh dukungan bersama dari pihak pemerintah maupun oposisi.

Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional serta Komite Keuangan di Yuan Legislatif melanjutkan rapat gabungan untuk membahas berbagai versi RUU Khusus Pengadaan Militer dan Pertahanan. Menanggapi pembahasan yang berlangsung seharian penuh pada Rabu kemarin (25/3) antara pihak pemerintah dan oposisi yang masih belum mencapai konsensus mengenai nama RUU, pasal, dan nominal anggaran, sehingga ditunda untuk pembahasan putaran kedua, Menteri Pertahanan Wellington Koo menekankan bahwa ketujuh kategori pasal dalam versi Yuan Eksekutif merupakan hasil perencanaan matang dalam jangka waktu yang panjang, memiliki sifat sistematis dan komprehensif, serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Tuntutan partai oposisi agar pasal-pasal dalam RUU tersebut hanya dibatasi pada pembelian senjata dari AS, dengan mengecualikan sistem komando dan kendali AI serta drone, menuai kritik dari Presiden Lai Ching-te (賴清德), yang menyebutnya kurang pemahaman profesional.

Wellington Koo menjelaskan bahwa dalam peperangan gaya baru di kancah internasional belakangan ini, kendaraan tak berawak telah memberikan pengaruh yang krusial. Oleh karena itu, Taiwan juga harus membangun kapasitas produksi mandiri yang memiliki ketangguhan pertahanan dalam hal ini. Ia berharap melalui anggaran khusus, dapat tercipta efek skala di dalam negeri dan mendorong industri drone domestik.

Pada saat yang sama, Wellington Koo juga menunjukkan bahwa baik dalam sistem pertahanan udara maupun operasi pertahanan wilayah seperti tahap operasi gabungan anti-pendaratan, bantuan komando dan kendali berbasis kecerdasan buatan (AI) sangat diperlukan dalam peperangan modern.

Melihat situasi pembahasan saat ini, pihak pemerintah dan oposisi masih sulit mencapai konsensus. Kemungkinan besar proses selanjutnya akan memasuki tahap negosiasi antar fraksi partai, dan waktu pengesahan RUU khusus beserta anggarannya pun masih belum dapat dipastikan.

Wellington Koo berpendapat bahwa meskipun tidak dapat memprediksi kapan RUU tersebut akan disahkan, ia akan tetap menghadapinya dengan sikap yang serius dan rasional. Adapun untuk empat proyek pembelian senjata dari AS yang sebelumnya telah mendapat otorisasi penandatanganan Letter of Offer and Acceptance (LOA), pihaknya juga akan bernegosiasi dengan pihak AS apakah pembayaran uang muka masih dapat ditunda.

Selain itu, beredar kabar bahwa pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jin-ping (習近平) akan ditunda hingga bulan Mei, yang memicu kekhawatiran publik akan dampaknya terhadap sikap AS terkait penjualan senjata ke Taiwan. Wellington Koo menjelaskan bahwa pihak Taiwan telah menerima surat jaminan kesediaan pasokan dari pihak AS, dan juga terus menjalin komunikasi yang erat dengan Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA) Departemen Pertahanan AS. Saat ini, belum ada informasi apa pun mengenai penundaan