Rencana pemerintah Taiwan untuk mendatangkan gelombang pertama pekerja migran asal India menuai gelombang penolakan publik yang semakin kuat. Sebuah petisi daring yang menuntut penghentian total rencana tersebut telah berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 tanda tangan hanya dalam waktu singkat.

Petisi ini menyuarakan kekhawatiran mendalam masyarakat terkait potensi dampak terhadap keamanan publik dan lingkungan kesetaraan gender, mendesak pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan warga di atas kebutuhan industri.

Keresahan publik ini kembali memuncak setelah Menteri Ketenagakerjaan, Hung Sun-han (洪申翰), menyatakan bahwa gelombang pertama sebanyak 1.000 pekerja migran India dapat tiba di Taiwan paling cepat sebelum akhir tahun ini.

Pernyataan tersebut seolah menyalakan kembali api perdebatan yang sempat mereda sejak Nota Kesepahaman (MOU) kerja sama ketenagakerjaan ditandatangani pada Februari 2024.

Warganet di berbagai platform media sosial menyuarakan kekhawatiran bahwa kedatangan pekerja dari negara dengan catatan kasus kekerasan seksual yang tinggi dapat mengubah Taiwan menjadi kawasan yang rentan akan kasus pemerkosaan.

Proposal petisi yang diajukan melalui platform partisipasi kebijakan publik ini merumuskan empat tuntutan spesifik kepada pemerintah. Pertama, mendesak Yuan Eksekutif untuk menunda tanpa batas waktu rencana perekrutan pekerja migran India hingga pemerintah dapat menyajikan sebuah rencana pengendalian risiko keamanan yang efektif, yang lebih komprehensif daripada sekadar mengandalkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Petisi terkait kekhawatiran publik terhadap kedatangan Pekerja Migran India.

Kedua, menuntut Badan Kepolisian Nasional dan Kementerian Kehakiman untuk melakukan evaluasi khusus mengenai dampak situasi kejahatan seksual di India terhadap keamanan masyarakat Taiwan dan memublikasikan hasilnya secara transparan.

Tuntutan ketiga adalah, jika pemerintah bersikeras melanjutkan rencana tersebut, harus dibangun mekanisme penyaringan yang jauh lebih ketat. Ini mencakup tes psikologis dan penilaian kesadaran kesetaraan gender yang dilakukan langsung oleh otoritas Taiwan, serta verifikasi lapangan oleh kantor perwakilan di luar negeri, bukan hanya menerima dokumen di atas kertas.

Terakhir, petisi tersebut menuntut adanya mekanisme tanggung jawab yang melibatkan pemerintah negara asal, agensi penyalur, dan majikan, termasuk mekanisme pemutus, yang dapat segera menghentikan seluruh perekrutan jika terjadi kasus kekerasan seksual berat yang melibatkan pekerja yang didatangkan.

Menanggapi tekanan publik yang masif ini, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) merilis tiga poin tanggapan melalui halaman Facebook resminya. Pihak kementerian menyatakan bahwa mereka akan melakukan evaluasi dan pengawasan yang komprehensif dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, masing-masing kebutuhan tenaga kerja industri, kekhawatiran masyarakat, dan kelengkapan langkah-langkah pendukung.

MOL juga berjanji akan terus mendengarkan masukan dari semua pihak dan tidak akan bertindak tergesa-gesa dalam menentukan jadwal spesifik kedatangan para pekerja. Namun, pernyataan yang bersifat menenangkan ini tampaknya belum cukup untuk meredam kekhawatiran publik yang menuntut adanya jaminan keamanan yang lebih konkret dan terukur.