Sebuah kebijakan progresif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran justru memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku industri Taiwan. Rencana Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) untuk menerapkan sistem bebas biaya penempatan secara penuh dalam tiga tahun ke depan, di mana seluruh biaya rekrutmen pekerja migran akan ditanggung oleh majikan, diperingatkan dapat menjadi pukulan telak yang menghancurkan daya saing dan keuntungan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Peringatan keras ini disuarakan oleh Federasi Industri Nasional (CNFI), yang menyoroti potensi lonjakan biaya tenaga kerja yang drastis jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa langkah-langkah pendukung yang memadai.

Rencana ini merupakan bagian dari komitmen Taiwan dalam Perjanjian Perdagangan Setara dengan Amerika Serikat (ART), yang bertujuan untuk menyelaraskan praktik ketenagakerjaan dengan standar hak asasi manusia internasional dan menghapus praktik kerja paksa.

Namun, CNFI berargumen bahwa peralihan beban biaya ini akan memberikan tekanan operasional yang luar biasa, terutama bagi lebih dari 90% perusahaan manufaktur di Taiwan yang masuk dalam kategori UKM.

CNFI memaparkan skenario yang mengkhawatirkan. Saat ini, pekerja migran dari berbagai negara seringkali harus membayar biaya agensi yang sangat tinggi sebelum dapat bekerja di Taiwan. Sebagai contoh, seorang pekerja dari Vietnam bisa membayar hingga US$6.000 (sekitar NT$190.000). Jika seluruh biaya ini dialihkan ke pundak majikan, maka biaya perekrutan per pekerja akan melonjak tajam.

CNFI secara blak-blakan menyatakan bahwa lonjakan biaya ini berpotensi "sangat menghancurkan keuntungan dan daya saing yang telah dikumpulkan perusahaan selama bertahun-tahun," dan bahkan dapat mendorong perusahaan untuk mencari jalur ilegal yang lebih murah, yang pada akhirnya akan menciptakan kekacauan di pasar tenaga kerja.

Selain masalah biaya, CNFI juga menyoroti tantangan kepatuhan hukum. Banyak UKM yang tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk memahami 11 indikator kerja paksa yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Ketergantungan mereka pada agensi penyalur membuat mereka sangat rentan terjerumus dalam pelanggaran tanpa disadari, yang dapat berujung pada sanksi perdagangan internasional. Meskipun pemerintah mendorong sistem perekrutan langsung (direct hiring) sebagai solusi, infrastrukturnya dinilai masih sangat terbatas. Saat ini, pusat rekrutmen resmi yang didirikan pemerintah di luar negeri hanya ada di Filipina, dengan prosedur yang masih terlalu rumit bagi UKM.

Menghadapi dilema ini, CNFI mengajukan serangkaian usulan kepada pemerintah. Mereka mendesak agar pemerintah memberikan masa transisi setidaknya selama tiga tahun sebelum amandemen undang-undang diberlakukan, disertai dengan subsidi administratif untuk membantu perusahaan beradaptasi.

Mereka juga meminta pemerintah untuk bekerja sama dengan asosiasi industri guna memperluas sosialisasi dan memberikan bimbingan langsung ke pabrik-pabrik untuk membangun kapasitas uji tuntas hak asasi manusia.

Terakhir, CNFI mendesak pemerintah untuk mempercepat perluasan jaringan pusat rekrutmen lintas negara di luar negeri, dengan memprioritaskan penambahan kantor di Indonesia, Vietnam, dan Thailand, guna memperkuat jalur perekrutan antar-pemerintah yang lebih adil dan transparan.