Di tengah himpitan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin terasa, sebuah wacana yang akrab di telinga publik Taiwan kembali mengemuka, yakni pembagian bantuan tunai langsung. Kali ini, gagasan tersebut datang dari legislator Kuomintang, Lo Ming-tsai (羅明才), yang secara resmi mengusulkan pembagian subsidi minyak sebesar NT$10.000 per orang.

Usulan ini, yang diajukan di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga komoditas global, sontak memicu perdebatan sengit di panggung politik dan memberikan secercah harapan bagi masyarakat yang terbebani.

Respons dari Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) yang tidak serta-merta menolak usulan tersebut, semakin membuka lebar pintu diskusi mengenai kemungkinan digulirkannya kembali kebijakan populis ini.

Dalam argumennya di hadapan Komite Keuangan Yuan Legislatif, Lo Ming-tsai melukiskan potret kesulitan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Ia menunjuk pada fenomena kenaikan harga yang terjadi secara menyeluruh, mulai dari segelas minuman kekinian hingga sebungkus nasi kotak paha ayam yang harganya rata-rata terkerek naik sebesar NT$10.

"Gelombang kenaikan harga ini bukanlah disebabkan oleh masyarakat," tegasnya, menyiratkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk turun tangan meringankan beban warganya. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengulang kesuksesan kebijakan bantuan tunai sebelumnya, yang kali ini dilabeli sebagai subsidi minyak untuk merefleksikan akar permasalahan saat ini, yakni lonjakan harga energi.

Untuk memperkuat proposalnya, Lo Ming-tsai mengutip data evaluasi dari Direktorat Jenderal Bujet, Akuntansi, dan Statistik (DGBAS) Yuan Eksekutif. Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembagian uang tunai sebesar NT$10.000 yang pernah dilakukan sebelumnya, terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,415 poin persentase.

Dengan adanya bukti empiris ini, ia berargumen bahwa kebijakan serupa yang diterapkan tahun ini tidak hanya akan berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga sebagai stimulus yang efektif untuk menggairahkan kembali roda perekonomian. Ia bahkan mengklaim bahwa petisi untuk skema ini telah digalang dan saat ini tidak ada suara penolakan.

Namun, pemerintah menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Kepala DGBAS, Chen Shu-tzu (陳淑姿), merespons dengan mengingatkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan proposal ini mencapai angka yang sangat besar, yakni sekitar NT$236 miliar.

Skala fiskal yang masif ini menuntut pertimbangan yang sangat matang. Ia menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu menempuh langkah-langkah stabilisasi harga, seperti pembekuan harga pada komoditas tertentu, untuk meredam tekanan inflasi sebelum mengevaluasi opsi pembagian uang tunai.

Perdana Menteri Cho Jung-tai, dalam sesi interpelasi, memberikan tanggapan yang lebih terbuka. Ia tidak menutup pintu terhadap kemungkinan tersebut, seraya menyatakan bahwa perluasan penggunaan dana dari peraturan khusus ketahanan dan anggaran khusus yang ada saat ini merupakan arah yang dapat didiskusikan. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintah mungkin akan mencari cara untuk mendanai bantuan tersebut tanpa harus melalui proses pengajuan anggaran baru yang rumit.

Jika opsi tersebut dinilai tidak memungkinkan, Cho Jung-tai menambahkan bahwa pemerintah tetap dapat mengambil langkah-langkah bantuan yang lebih terarah, seperti memberikan subsidi individual kepada industri atau kelompok masyarakat yang paling terdampak.

Pernyataannya yang diplomatis ini menjaga semua opsi tetap terbuka, mengubah wacana ini dari sekadar usulan oposisi menjadi sebuah kemungkinan kebijakan yang serius dipertimbangkan oleh pemerintah.