Persoalan pekerja migran di Taiwan kembali menjadi sorotan serius setelah data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) mengungkap angka yang cukup mengkhawatirkan. Hingga akhir Februari 2026, jumlah pekerja migran yang tercatat hilang kontak di Taiwan telah mencapai 93.305 orang, dengan persentase 10,20% dari total keseluruhan. Artinya, dari setiap 10 pekerja migran yang berada di Taiwan, terdapat satu orang yang tidak dapat dilacak keberadaannya.

Kondisi ini semakin memperkeruh perdebatan publik di tengah wacana pemerintah yang tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan gelombang pertama pekerja migran asal India dalam waktu dekat.

Anggota legislator dari Partai Kuomintang (KMT), Wu Tsung-hsien (吳宗憲) secara terbuka menyuarakan keprihatinannya melalui akun Facebook pribadinya.

Ia menegaskan bahwa tata kelola pekerja asing oleh pemerintah saat ini telah sepenuhnya lepas kendali. Ia merujuk pada temuan Yuan Pengawas tahun 2023 yang telah lebih dahulu memperingatkan bahwa fenomena hilangnya kontak pekerja migran merupakan sebuah masalah struktural yang membutuhkan penanganan sistemik, bukan sekadar tambal sulam kebijakan.

Yuan Pengawas dalam temuannya mengidentifikasi lima kekurangan utama yang menjadi celah sistem penyebab hilangnya kontak pekerja migran secara masif. Kelima kekurangan tersebut meliputi biaya agensi yang terlalu tinggi, daya tarik pasar pekerja gelap yang kuat, sistem pengaduan dan perpindahan kerja yang kaku, hambatan komunikasi bahasa, serta kapasitas pelacakan yang tidak memadai.

Lembaga pengawas itu juga menyoroti bahwa berbeda dengan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura yang mewajibkan pekerja migran memenuhi ambang batas kemampuan bahasa tertentu sebelum masuk, Taiwan bahkan tidak memiliki persyaratan kemampuan bahasa dasar sama sekali.

Kondisi ini dinilai sebagai risiko tata kelola yang nyata, terutama di sektor perawatan rumah tangga di mana hambatan bahasa kerap memicu konflik yang berujung pada tindakan kabur dari majikan.

Wu Tsung-hsien juga menyoroti temuan Kementerian Audit yang mencatat lonjakan tajam kasus rekening pekerja migran asing yang dimanfaatkan oleh sindikat penipuan. Fakta ini, menurut Wu Tsung-hsien, membuktikan bahwa persoalan tata kelola pekerja migran bukan hanya soal keberadaan fisik, tetapi juga telah merambah ke ranah keuangan.

"Manusia, nomor telepon, dan rekening keuangan semuanya tidak dikelola dengan baik," tegasnya. Ia mengibaratkan kondisi ini sebagai situasi di mana lubang lama belum ditambal namun pintu baru sudah hendak dibuka, yang pada akhirnya hanya akan memberi ruang lebih luas bagi kejahatan terorganisir dan pasar pekerja gelap untuk berkembang.

Sebagai perbandingan, Wu Tsung-hsien menyebut pengalaman Kanada sebagai cermin peringatan bagi Taiwan. Akibat masuknya pekerja dan penduduk India dalam jumlah besar tanpa diimbangi tata kelola yang memadai, Kanada kini menghadapi tekanan berat pada sektor perumahan, lapangan kerja, dan kohesi sosial.  

Diperkirakan pada pertengahan tahun ini, hampir satu juta warga India di Kanada akan jatuh ke dalam status ilegal tanpa dokumen karena masa berlaku izin tinggal mereka habis. Wu Tsung-hsien mempertanyakan apakah Taiwan masih ingin mengikuti jejak yang sama.

Ia menegaskan bahwa Yuan Pengawas tidak boleh lagi bersikap pasif dan harus segera memulai investigasi khusus untuk mengungkap kebenaran kepada publik, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri apakah pemerintah memiliki kemampuan dan ketulusan untuk menangani risiko yang mereka ciptakan sendiri.