Sehubungan dengan sebagian dari negara yang menjadi tempat transit membatalkan izin terbang tanpa pemberitahuan terlebih dulu, Presiden Lai Ching-te yang pada awalnya dijadwalkan hari ini (22/4) akan berangkat ke negara sahabat diplomatik Eswatini jadi ditangguhkan. Juri bicara Uni Eropa pada tanggal 21 April menyampaikan bahwa keputusan mengenai manajemen wilayah udara seharusnya transparan dan dapat diperkirakan, serta untuk mempertimbangkan keamanan dan kestabilan maka tidak seharusnya dijadikan sebagai tindakan demi tujuan politik.

Juru bicara Uni Eropa ketika merespons Central News Agency menyampaikan, telah mempelajari masalah pembatalan izin terbang dari pesawat perjalanan Presiden Lai Ching-te.

Jubir ini mengemukakan, hak atas penerbangan merupakan landasan dari penerbangan sipil internasional, manajemen wilayah udara harus netral dan dapat diprediksi, penting bagi keselamatan penerbangan, hubungan ekonomi dan perdagangan serta hubungan diplomatik. Meskipun setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya, tetapi keputusan terkait harus berlandaskan pada transparansi serta dapat diprediksi, juga mempertimbangkan keamanan dan kestabilan pengelolaan penerbangan. Keputusan sejenis ini tidak seharusnya digunakan untuk tindakan demi tujuan politik.

Juru bicara tersebut menegaskan bahwa Uni Eropa memetingkan keamanan dan ketertiban pengelolaan penerbangan, serta dapat diprediksi berdasarkan pada kerangka “Chicago Convention”.

Presiden Lai Ching-te awalnya dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Eswatini, negara sahabat diplomatik Taiwan pada tanggal 22 – 27 April 2026, tetapi Sekretaris Jenderal Istana Presiden Pan Meng-an (潘孟安) dalam konferensi pers dadakan pada tanggal 21 April malam mengumumkan bahwa tiga negara yang menjadi tempat transit dalam perjalanan penerbangan presiden membatalkan izin terbang secara mendadak, untuk itu dengan pertimbangan keamanan kepala negara dan tim delegasi maka diputuskan untuk menangguhkan sementara perjalanan ini.