Asisten Menteri Luar Negeri Departemen Perang Keamanan Indo-Pasifik Amerika Serikat, John Noh pada sidang kemarin (22/4) menyampaikan, bahwa pihaknya memiliki berbagai cara untuk memberikan bantuan keamanan kepada Taiwan dan secara aktif mengembangkan berbagai usulan kepada pimpinan. Dalam pernyataan tertulisnya, ia juga mendorong kerja sama antar partai politik Taiwan untuk mengesahkan anggaran pertahanan khusus guna mendanai kebutuhan pertahanan.

Komite Urusan Kemiliteran DPR AS menggelar sidang pertemuan kemarin terkait situasi penempatan pasukan AS di kawasan Indo-Pasifik dan tantangan keamanan nasional, selain John Noh juga turut hadir  

Komandan Indo-Pasifik AS, Samuel Paparo.

Dalam pernyataan tertulisnya, John Noh menekankan bahwa AS mengimbau kepada aliansinya, mitra yang berkemampuan untuk saling berbagi tanggung jawab, melalui peningkatan dana pertahanan dan bersama-sama memulihkan dan menjaga keamanan, dalam hal ini sangat penting bagi Taiwan.

Ia mengatakan, Presiden Taiwan Lai Ching-te telah berjanji untuk meningkatkan dana pertahanan inti menjadi 5% dari PDB pada tahun 2030, yang mencakup anggaran pertahanan khusus untuk mengatasi banyak kesenjangan pertahanan Taiwan yang paling kritis. Departemen Perang dan Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan bekerja sama erat untuk mengembangkan anggaran pertahanan khusus ini dan mendorong kerja sama antar partai politik Taiwan untuk mendanai kebutuhan ini.

John Noh menunjukkan, Taiwan masih perlu bergerak cepat dan melakukan tindakan nyata untuk memastikan memiliki kemampuan pertahanan diri untuk menghadapi ancaman.

Tahun lalu, Presiden Lai Ching-te mengusulkan anggaran pertahanan tambahan selama 8 tahun sebesar US$40 milyar (setara dengan NT$1,25 trilyun), tetapi ini diblokir oleh partai oposisi yang dipimpin oleh Kuomintang (KMT), dengan mengeluarkan penyusutan dana anggaran dengan nilai yang lebih kecil versi KMT.

Menanggapi pertanyaan dari Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR AS partai Republik Mike Rogers, terkait bantuan keamanan AS kepada Taiwan, John Noh mengatakan, Departemen Perang memiliki berbagai alat untuk memberikan bantuan keamanan kepada Taiwan, termasuk penjualan militer asing, kewewenangan PDA (Presidential Drawdown Authority), dan Inisiatif Kerja Sama Keamanan Taiwan (Taiwan Security Cooperation Initiative).

Ia mengatakan, “Kami secara aktif mengembangkan berbagai usulan dan mengajukannya kepada pimpinan” termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Presiden Donald Trump, menggali berbagai cara untuk memberikan bantuan keamanan kepada Taiwan, dan kami akan terus melakukannya”.

Selain itu, DPR AS partai Demokrat Salud Carbajal, bertanya tentang manfaat Taiwan memiliki jet tempur F-16 buatan AS dan keterlambatan pengiriman F-16. Samuel Paparo menjawab bahwa integrasi pertahanan udara dan pertahanan rudal sangat penting, mencakup semua domain dan meliputi semua zona konflik. Ia juga percaya bahwa setiap pengiriman penjualan militer asing tidak hanya harus tepat waktu tetapi juga lebih awal, dan kementerian AS yang terkait sedang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa anggota parlemen juga menanyakan tentang cara-cara "non-kinetik" yang mungkin digunakan Tiongkok untuk menguasai Taiwan. Paparo menjawab, cara-cara tersebut termasuk strategi reunifikasi, perang informasi, dan perang hukum (lawfare), seperti pembentukan entitas bea cukai baru yang didukung oleh pasukan penegak hukum seperti Penjaga Pantai Tiongkok. “Semua ini kami kaji dan rencanakan dengan matang untuk menghadapi situasi”. Metode lain termasuk merebut pulau-pulau kecil, mendekati blokade, atau memberlakukan blockade, semua ini cenderung dilakukan oleh Tiongkok.

Meskipun demikian, Paparo mencatat dalam pernyataan tertulis bahwa Beijing belum mengesampingkan kemungkinan tindakan militer terhadap Taiwan.