Terkait dengan pemungutan suara dari Yuan Legislatif terkait dengan “ Undang-Undang Pertahanan Khusus”, juru bicara Istana Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo (郭雅慧), pagi ini (7/5) menyampaikan, bahwa Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Filipina melakukan latihan militer bersama. Jepang dan Filipina juga terus memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Komunitas internasional memperhatikan apakan Taiwan memiliki kepercayaan diri dan tekad untuk memperkuat pertahanannya. Sebagai tambahan, mayoritas opini publik di Taiwan adalah mendukung pengesahan anggaran terkait pertahanan, sehingga diharapkan Yuan Legislatif dapat mengesahkan versi Yuan Eksekutif dari "Undang-Undang Pertahanan Khusus" sebelum "pertemuan Trump-Xi."
Karen Kuo menunjukkan, oposisi mengajukan anggaran NT$380 miliar atau NT$800 miliar, seluruh versi dari anggaran tersebut mengecualikan drone di dalam otonomi pertahanan dan rantai pasokan terkait. Namun, Kantor Kepresidenan berharapa agar Yuan Eksekutif dapat meloloskan anggaran selama 8 tahun sebesar NT$ 1,25 triliun. Karen Kuo mengatakan, “penguatan pertahanan nasional sebaiknya diloloskan di Yuan Legislatif secepatnya, hal ini jangan terbagi atas biru, hijau, semuanya dapat bekerja sama untuk memperkuat pertahanan nasional sebagai tujuan paling penting dan paling dapat dicapai. Sebelum pertemuan Trump dan Xi, diharapkan UU Pertahanan Khusus kita dapat diloloskan dengan lancar.”
Sebagai tambahan, nominasi Jaksa Agung, Hsu Hsi-hsiang (徐錫祥) gagal untuk memenuhi ambang batas persetujuan dari Yuan Legislatif. Karen Kuo menyatakan penyesalannya, sebab Hsu Hsi-hsiang memiliki pengalaman luas di bidang keamanan nasional, kepolisian dan kejaksaan, serta investigasi antikorupsi, dan merupakan "sosok yang sangat berbakat." Presiden Lai Ching-te berterima kasih kepada Hsu Hsi-hsiang yang menerima nominasi dan atas upayanya selama periode terakhir; dokumen resmi terkait telah diserahkan ke Kantor Kepresidenan pada 6 Mei malam, dan Presiden Lai akan melanjutkan tindak lanjut seperti biasa.