(Taiwan, ROC) - Pengesahan Undang-Undang Khusus Pengadaan Senjata oleh Yuan Legislatif melalui pembacaan ketiga merupakan langkah awal yang sulit, namun hal itu tidak memberikan jawaban yang lengkap pada penguatan pertahanan nasional Taiwan. Pasalnya, undang-undang khusus ini berbeda dari praktik sebelumnya, di mana setelah undang-undang khusus disahkan, Yuan Eksekutif dapat secara sah mengalokasikan anggaran tersebut. Namun, kali ini Yuan Legislatif mengharuskan Yuan Eksekutif untuk melaporkan kembali kepada Yuan Legislatif, yang secara efektif menciptakan hambatan tambahan, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa anggaran tersebut mungkin "terlihat tetapi tidak dapat digunakan."

Melalui sebuah wawancara pada tanggal 9, Presiden Lai Ching-te (賴清德) menyatakan bahwa anggaran sebesar NT$780 miliar yang disetujui bahkan tidak akan cukup untuk membeli peralatan militer dari Amerika Serikat, terutama mengingat hambatan tambahan dalam proses peninjauan undang-undang khusus ini.

Presiden Lai mengatakan, "Ada perlunya untuk menyerahkan laporan lain, dan anggaran hanya dapat dialokasikan setelah disetujui. Jika Yuan Legislatif tidak setuju, tidak akan ada anggaran. Dengan kata lain, kita mungkin dapat melihatnya tetapi tidak benar-benar menggunakannya, jadi seperti membuat rintangan lain. Ini bukan proses peninjauan anggaran yang normal."

Presiden menunjukkan bahwa berbagai anggaran pertahanan yang awalnya direncanakan saling terkait dan sangat diperlukan, termasuk pengadaan senjata dari AS, kerja sama teknologi pertahanan transnasional, pembelian komersial dengan perusahaan rintisan, dan penugasan proyek terkait kepada Institut Sains dan Teknologi Nasional Chung-Shan (NCSIST).

Kepala negara mengutip contoh sistem HIMARS dalam proyek pengadaan senjata, yang jatuh tempo pembayarannya pada 31 Mei. Namun, menurut prosedur saat ini, Yuan Eksekutif perlu menyerahkan laporan kepada Yuan Legislatif dalam waktu satu bulan, dan hanya setelah disetujui anggaran dapat dialokasikan. Apakah anggaran selanjutnya dapat disahkan dengan sukses masih belum pasti, dan ia khawatir pembayaran mungkin tidak dapat diselesaikan tepat waktu, yang akan berdampak signifikan.

Presiden mendesak semua partai politik untuk mempertimbangkan kembali dengan cermat untuk menyelesaikan prosedur terkait sesegera mungkin berdasarkan keamanan nasional, stabilitas sosial, dan pembangunan industri Taiwan. Lai menekankan bahwa persaingan antar partai tidak dapat dihindari, tetapi hanya ada satu negara, dan tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal keamanan nasional. Ia berharap bahwa partai yang berkuasa dan oposisi akan bekerja sama untuk melindungi Taiwan.

Melalui pembacaan ketiga pada tanggal 8, Yuan Legislatif telah menyetujui versi Undang-Undang Pertahanan Nasional Khusus dengan anggaran total NT$780 miliar yang diusulkan bersama oleh partai KMT dan TPP. Ini NT$470 miliar lebih rendah dari versi Yuan Eksekutif sebesar NT$1,25 triliun. Dilaporkan bahwa pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat menyatakan kekecewaan dan berharap bahwa dana yang gagal disahkan masih tersedia.

Ditanya tentang pandangannya mengenai ungkapan kekecewaan para pejabat Gedung Putih dan apakah undang-undang khusus tersebut akan diusulkan lagi di masa mendatang, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) Senin (11 Mei) pagi menjawab bahwa pemerintah pasti akan mengambil tindakan.

Cho mengatakan, "Yang perlu diperbaiki adalah kebutuhan keamanan dan pertahanan nasional, bukan hanya anggaran itu sendiri. Yang perlu dipulihkan adalah kepercayaan rakyat dan kepercayaan masyarakat internasional kepada kita. Pemerintah pasti akan mengambil tindakan dalam hal ini."

Cho menyesalkan bahwa versi Yuan Eksekutif yang dirancang sebagai rencana holistik berdasarkan kebutuhan keseluruhan, pada akhirnya gagal disetujui, namun tetap berharap partai berkuasa dan oposisi bisa bekerja sama untuk mengatasinya di masa depan.