Yuan Legislatif beberapa hari lalu meloloskan pembacaan ketiga Undang-Undang Khusus Pengadaan Senjata sebesar NT$780 miliar (sekitar Rp. 433 triliun) yang mana angka ini selisih NT$ 470 miliar (sekitar Rp. 260 triliun) dengan anggaran versi revisi yang diusung oleh Yuan Eksekutif. Perdana Menteri Cho Jung-tai ketika menerima wawancara pada hari ini (12/5) merespons, pembelanjaan militer merupakan salah satu dari 3 bagian yang tidak boleh kurang, untuk itu pemerintah akan berlandaskan semangat “konstitusi” dan Undang-Undang Anggaran akan mencari solusi yang paling menguntungkan, akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dari perkembangan terkait produk militer nasional.

Yuan Eksekutif mengusung draf anggaran belanja sebesar NT$1,25 triliun (sekitar Rp. 693 triliun) selama masa 8 tahun untuk diperiksa Yuan Legislatif. Yuan Legislatif sendiri mengesahkan Undang-Undang Khusus Pengadaan Senjata melalui pembacaan ketiga pada tanggal 8 Mei 2026 lalu dengan ambang atas anggaran belanja militer sebesar NT$780 miliar (sekitar Rp. 433 triliun) dan tidak termasuk pembelian komersial dan komisi. Selain itu, "pertemuan Trump-Xi" yang akan datang telah menarik perhatian masyarakat terkait apakah Amerika Serikat akan menyesuaikan pendiriannya dengan penjualan senjata ke Taiwan.

Perdana Menteri Cho Jung-tai hari ini (12/5) dalam wawancara media sebelum rapat interpelasi di Yuan Legislatif menyampaikan, hubungan Taiwan dan Amerika Serikat belakangan ini semakin berkualitas, selain itu para pejabat penting Amerika Serikat juga telah mengungkapkan bahwa mereka tidak berharap dan juga tidak mengijinkan adanya perubahan status quo Selat Taiwan secara sepihak. PM Cho menyampaikan, ini adalah hubungan Taiwan dan Amerika Serikat merupakan jalinan saling menguntungkan satu sama lain, pemerintah akan berdasarkan landasan ini untuk terus mempromosikan persahabatan dan kerja sama bilateral.