Program pembagian uang tunai NT$10.000 yang baru berakhir pada akhir April lalu kembali menjadi perbincangan hangat. Anggota legislator Partai Kuomintang (KMT), Lo Ming-tsai (羅明才), secara resmi mengajukan Draf Peraturan Khusus Pembagian Dana Bantuan Nasional untuk Merespons Peperangan Timur Tengah dan Menstabilkan Ekonomi Masyarakat di Yuan Legislatif.

Draf tersebut berhasil menyelesaikan pembacaan pertama pada 8 Mei 2026, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Komite Ekonomi dan Komite Keuangan untuk peninjauan substansial. Lo Ming-tsai beralasan bahwa gejolak di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga energi dan bahan baku internasional, sehingga masyarakat menanggung pukulan ganda dari tingginya harga minyak dan inflasi. "Semua harga naik, tetapi gaji tidak," tegasnya.

Anggota legislator KMT lainnya, Lai Shyh-bao (賴士葆), turut mengadvokasi pelembagaan pembagian uang tunai secara permanen. Ia berpendapat bahwa dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak pemerintah kerap mencatat surplus, tetapi lebih dari 60% masyarakat sama sekali tidak merasakan pertumbuhan gaji.

Lai Shyh-bao menilai kondisi "penerimaan pajak melimpah, rakyat tidak merasakan manfaatnya" sebagai sesuatu yang tidak sehat. Ia mengusulkan agar sebagian kelebihan pungutan pajak didistribusikan kembali sehingga seluruh rakyat menerima NT$10.000 secara tetap setiap tahun. Ia menilai langkah ini akan lebih membantu kelompok rentan yang tidak berpartisipasi di pasar saham sekaligus mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Kementerian Keuangan merespons dengan sikap yang tegas. Menteri Keuangan Chuang Tsui-yun (莊翠雲) menyatakan secara blak-blakan, "Tidak ada yang namanya mengembalikan pajak kepada rakyat, pajak dipungut berdasarkan hukum."

Chuang Tsui-yun menekankan bahwa kelebihan pungutan pajak sudah memiliki peruntukan yang diatur undang-undang, dan berdasarkan Undang-Undang Anggaran serta Undang-Undang Disiplin Fiskal, prioritas utama adalah memperkuat ketangguhan fiskal negara melalui pengurangan utang, bukan pembagian uang tunai langsung.

Chuang Tsui-yun juga mempersoalkan aspek keadilan dari pembagian merata, karena kelompok beraset tinggi dan kelompok rentan menerima jumlah yang sama sehingga efek bantuan tidak tepat sasaran.  

Chuang Tsui-yun menegaskan bahwa jika pemerintah ingin membantu kelompok tertentu, mekanisme yang lebih tepat adalah melalui anggaran tahunan dengan metode subsidi yang ditargetkan. Ia juga berjanji akan mengevaluasi kembali proyeksi anggaran pajak transaksi sekuritas seiring bergairahnya pasar saham Taiwan, dan akan membahasnya lebih lanjut saat peninjauan di Komite Keuangan.

Pertarungan kebijakan mengenai nasib NT$10.000 jilid 2 ini kini beralih ke arena komite, dan hasilnya tetap menjadi perhatian luas seluruh lapisan masyarakat Taiwan.