(Taiwan, ROC) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengakhiri kunjungannya ke Tiongkok pada Jumat (15/5) lalu. Dalam penerbangan pulang menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One, dirinya menyatakan bahwa setelah berbicara dengan “pihak yang saat ini mengelola Taiwan”, dirinya pun akan segera mengambil keputusan terkait kesepakatan penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS kepada Taiwan. 

Terkait wawancara dan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di pesawat Air Force One mengenai isu Taiwan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan, Hsiao Kuang-wei (蕭光偉) menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri telah memperhatikan pernyataan tersebut.

Hsiao menegaskan bahwa sejak pemerintahan Trump menjabat, berbagai pejabat tinggi AS, termasuk Trump sendiri dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, telah berulang kali menegaskan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan yang telah berlangsung lama dan konsisten tidak berubah, serta menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas kawasan serta pemeliharaan status quo.

Hingga saat ini, AS juga telah dua kali menyetujui penjualan senjata kepada Taiwan, dan bersama Taiwan serta mitra regional terus berupaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Jubir Hsiao mengemukakan bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) adalah negara demokratis yang berdaulat dan merdeka.

Dirinya menegaskan, ancaman militer Tiongkok secara umum telah diketahui merupakan satu-satunya faktor ketidakamanan di kawasan. Menghadapi ekspansi besar-besaran kekuatan militer Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus berlanjut serta upaya untuk memproyeksikan kekuatan secara global, kapal dan pesawat militer Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) Tiongkok terus beroperasi di sekitar Selat Taiwan dan melakukan berbagai tindakan “zona abu-abu” serta intimidasi militer.

Dirinya menambahkan bahwa hanya dengan membangun efek penangkalan bersama yang efektif terhadap Beijing, yang saat ini merupakan risiko terbesar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan, barulah stabilitas kawasan dapat benar-benar terjaga.

Hsiao Kuang-wei (蕭光偉) menjelaskan, karena itu tugas terpenting dan satu-satunya bagi Taiwan adalah berupaya menjaga status quo serta memiliki tekad untuk mempertahankan diri, melindungi kebebasan dan demokrasi 23 juta penduduknya, serta memastikan keamanan dan stabilitas Selat Taiwan tidak terganggu atau dirusak oleh ancaman apa pun.

Jubir Hsiao menyebutkan, terkait penjualan senjata AS-Taiwan, hal tersebut bukan hanya merupakan komitmen keamanan AS yang tercantum dalam UU Hubungan Taiwan, tetapi juga bagian dari upaya penangkalan bersama terhadap ancaman di kawasan.

Dirinya menambahkan, Taiwan mengapresiasi dukungan berkelanjutan Presiden Donald Trump terhadap keamanan Selat Taiwan sejak masa jabatan pertamanya, termasuk paket penjualan senjata terbaru yang nilainya mencapai rekor tertinggi.

Hsiao juga menegaskan, kerja sama erat Taiwan-AS selama ini merupakan fondasi perdamaian di Selat Taiwan. Taiwan sebagai simpul penting di rantai pulau pertama (first island chain) sekaligus titik kunci dalam pertumbuhan ekonomi global akan terus dengan tegas menjaga status quo kawasan, serta memperkuat kerja sama dengan AS dan negara-negara demokrasi lainnya untuk membangun daya tangkal yang efektif, guna menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh negara otoriter terhadap keamanan geopolitik, tatanan global, dan stabilitas internasional.