Pembahasan topik Taiwan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan Trump dan Xi Jin-ping menjadi perhatian, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) hari ini (19/5) dalam “Pers Konferensi 20 Mei” di Yuan Eksekutif mengemukakan, Republik Tiongkok adalah negara berdaulat, ini merupakan situasi yang nyata dan tidak mudah untuk diubah. Cho Jung-tai berharap kedua belah pihak antar Selat Taiwan melakukan pertukaran dengan cara sehat, setara dan saling menjunjung, serta menegaskan bahwa pembelian peralatan militer Amerika Serikat dengan dana anggaran khusus merupakan kebutuhan bagi keamanan nasional, berharap dapat segera memasuki prosedur verifikasi.

Cho Jung-tai dalam kata sambutannya menyampaikan, pemerintah memiliki 4 tugas anggaran penting untuk tahun ini: Pertama adalah mengembangkan anggaran pusat pemerintah yang dibutuhkan, berharap Yuan Legislatif dapat dengan cepat menyelesaikannya. Kedua yaitu, mengharapkan agar anggaran khusus yang dibutuhkan dalam pembelian peralatan militer dapat secepatnya masuk dalam proses verifikasi; Ketiga, Cho Jung-tai juga mengungkapkan, terkait jaminan sosial dan perawatan kaum rentan, pemerintah pasti akan mengajukan anggaran khusus kepada Yuan Legislatif tahun ini untuk memberikan dukungan. Selain itu, seiring dengan perekonomian nasional yang terus bertumbuh dan perekonomian berkembang pesat, pemerintah juga akan mengusulkan anggaran umum pemerintah pusat yang lebih bersifat makro pada tahun 2027.

Terkait pertemuan Trump dan Xi, dalam wawancara media, Cho Jung-tai menyampaikan, selain yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemerintah juga mendengarkan komentar yang dilontarkan dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Mike Johnson dan pakar-pakar AS terkait lainnya. Ia menegaskan, “Republik Tiongkok adalah sebuah negara yang berdaulat, ini adalah kenyataan, juga merupakan situasi yang ada sekaran, kenyataan situasi ini tidak boleh diubah, juga tidak mudah berubah.”

Cho Jung-tai menegaskan, meskipun pemeriksaan anggaran lebih terlambat, anggaran pembelanjaan alutsista juga tertunda beberapa waktu, tetapi masih berharap dapat lebih banyak bekerja sama dengan partai oposisi, juga berharap pemerintah daerah membantu pemerintah pusat agar anggaran dan peraturan khusus belanja militer dapat memiliki ruang yang lebih memadai, sehingga kekuatan pertahanan nasional dapat semakin besar.