Menanggapi dimulainya perundingan antara Jepang dan Filipina mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan, Hsiao Kuang-wei (蕭光偉) dalam tanggapannya kepada media pada hari ini (2/6) menyatakan, MOFA telah meminta kantor perwakilan Taiwan di Jepang dan Filipina untuk menghubungi pemerintah setempat guna memperoleh rincian mengenai delimitasi wilayah maritim tersebut.

Hsiao juga menyerukan agar Jepang dan Filipina mempertimbangkan wilayah ZEE Taiwan selama proses negosiasi berlangsung, serta tidak merugikan hak dan kepentingan Taiwan. Jepang dan Filipina telah memutuskan untuk memulai perundingan mengenai batas maritim ZEE dan landas kontinen dengan tetap mematuhi hukum internasional yang relevan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

MOFA menyambut baik pendekatan penyelesaian isu maritim melalui dialog damai dan kepatuhan terhadap norma hukum internasional. Taiwan juga berharap jika Taiwan, Jepang, dan Filipina dapat bersama-sama memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan, serta perlindungan ekosistem laut.

Jubir Hsiao Kuang-wei (蕭光偉) mengemukakan, kedaulatan wilayah Taiwan serta hak-hak berdaulat yang diakui berdasarkan hukum internasional tidak dapat dipertanyakan. Dirinya menegaskan jika proses negosiasi delimitasi antara Jepang dan Filipina seharusnya dilakukan melalui konsultasi dengan pihak Taiwan.

Jubir Hsiao menegaskan, Taiwan telah menandatangani perjanjian perikanan dengan Filipina dan Jepang secara terpisah. Oleh karena itu, Taiwan akan terus melanjutkan konsultasi mengenai isu maritim berdasarkan fondasi tersebut, guna melindungi hak dan kepentingan para nelayan Taiwan.